Iklan by MUKI

Renungan

KEMENANGAN YANG ABADI

KEMENANGAN YANG ABADI, Lukas 24:1-9

Shalom saudara(i). Minggu prapaskah mengingatkan bersiap sambut hari kemenangan. Ada enam lilin dinyalakan serentak dan dimatikan satu tiap minggu sampai tiba minggu sebelum Jumat Agung. Paskah merupakan lanjutan peristiwa dari minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Sunyi. Peristiwa ini saling terkait satu dengan lainnya. Paulus menulis: “Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci;” (I Korintus 15:3-4). Paskah peristiwa terbesar dalam sejarah dan menyakinkan bahwa Kristus telah disalibkan dan telah mati dan telah dikuburkan dan telah bangkit pada hari ketiga. Bangkit artinya memenangkan kuasa alam maut. Kematian bukan akhir hidup, tetapi dimulainya kehidupan lain yang berbeda. Lukas menulis secara rinci tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus.

Selanjutnya...

Renungan Singkat

"Hidup bisa memberi kita 100 alasan buat menangis, tapi Tuhan memberi kita 1000 alasan untuk tersenyum."

Tanpa Nama

Kristen | Kebangsaan
RUU Kerukunan Umat Beragama Berpotensi Ancam Kebhinekaan PDF Cetak E-mail Dibaca: 1635
PostAuthorIcon Vegalira    PostDateIcon Senin, 13 Januari 2014 11:59

Ada kabar di tahun politik 2014 ini DPR RI akan membahas Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB). Rencana ini mendapat respon beragam dari kalangan masyarakat. Sebagian pihak menganggap tidak penting, bahkan dirasa dapat mengancam nilsi-nilsi kebhinekaan yang ada di tanah air.

Salah satu yang mengkritisi adalah Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Romo Antonius Benny Susetyo PR. Dia menilai RUU KUB justru akan mengancam Bhineka Tunggal Ika, karena dalam RUU tersebut mengatur hubungan antar umat beragama yang sudah harmonis. Di mana umat beragama yamg sudah hidup damai tiba-tiba diatur yang akan memecah keutuhan bangsa.

Rohaniawan yang aktivis ini lebih jauh mengatakan, jika yang disoroti adalah intoleransi antarumat beragama dan berujung kekerasan maka yang perlu diperbaiki adalah penegakkan hukumnya bukan membuat undang-undang tersebut, katanya sambil menjelaskan, jika ingin memperbaiki permasalahn intoleransi dan berujung pada kekerasan, itu sudah masuk pada ranah hukum. Itulah yang perlu diperbaiki. RUU ini dibuat mengindikasikan bahwa kerukunan beragama di masyarakat teramcam, padahal kita hidup harmonis berdampingan. Kenapa untuk berhubungan antar umat beragama perlu diatur?

Pendapat senada disampaikan Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia Elsham Wahyudi Djafar mengatakan RUU KUB tidak diperlukan karena RUU ini tidak mengandung substansi inti yaitu tidak adanya jaminan kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan. Banyak problem yang tidak bisa diselesaikan RUU Kerukunan Umat Beragama. Hak konstitusional beragama dan berkeyakinan harusnya dijamin UU.

Aparat keamanan dan pemerintah, katanya, belum sadar terhadap adanya hak konstitusional warga negara. Tidak hanya melakukan pelanggaran atas hak, aparat dan pemerintah seringkali melakukan pembiaran dan tidak melakukan tindakan yang seharusnya dan semaksimal mungkin terhadap pelanggaran yang dilakukan kaum yang mengatas namakan mayoritas. "Tidak perlu ada pembatasan selama hak konstitusional beragama dan berkeyakinan dijamin oleh UU."

Akan tetapi pendapat berbeda disampaikan oleh Samsul Maarif peneliti Studi Agama Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada. Ia menyatakan bahwa RUU Kerukunan Umat Beragama perlu diatur dalam sebuah undang-undang. Hal ini untuk menghindari potensi konflik yang menjurus pada kekerasan yang ada di dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai undang-undang nantinya, RUU Kerukunan beragama tentunya tidak hanya sekedar produk hukum melainkan berfungsi untuk mencegah ketidakrukunan dan meredam konflik antar umat beragama di Indonesia. Sebagai bangsa yang majemuk sudah selayaknya ada realisasi yang mengatur keberagaman tersebut sehingga tercipta masyarakat yang aman dan damai. Karena kebhinnekaan tak akan berarti jika konflik masih terjadi dimana-mana.

Tidak jauh befbeda, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Slamet Effendi Yusuf berpendapat, pentingnya Undang-Undang Kerukunan Beragama (UU) guna mengatur kehidupan antarumat beragama di Indonesia. Di tengah perbedaan dan banyaknya upaya membenturkan antarumat beragama, UU tersebut dibutuhkan untuk menjaga toleransi sebagai satu bangsa.

Effendi mengatakan, UU tersebut diperlukan, karena realitas menunjukkan bangsa Indonesia majemuk, sehingga diatur sedemikian rupa terutama hubungan antar umat beragama. “Mengatur dari sisi sosial antaragama, namun tidak menyinggung aqidah, ajaran agama masing-masing,” ujar Slamet.

Ia pun mengatakan, situasi kehidupan bangsa khususnya hubungan umat beragama di Indonesia saat ini dihadapkan dengan fakta yang cukup mengkawatirkan. “Indikasinya terlihat dari beberapa segi, misal problem umat agama dalam internal agama sendiri,” katanya.

UU KUB juga dimaksudkan untuk meredam potensi konflik antar umat beragama di beberapa wilayah. Di tengah perbedaan dan banyaknya upaya membenturkan antar umat beragama, UU tersebut dibutuhkan untuk menjaga toleransi sebagai satu bangsa. “Semangatnya yakni persaudaraan tentang sesama bangsa,” ujar Slamet.

Sebab itu, ia menyimpulkan ada hal-hal terkait kehidupan umat beragama yang perlu diatur baik itu kerukunan internal, eksternal agama serta dengan pemerintah. “Meski idealnya tidak perlu ada UU tapi faktanya akan lebih parah kalau tidak ada UU,” kata Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Belum Masuk Prolegnas

Semantara itu,  Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PKS Leida Hanifah Amaliah menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak akan membahas RUU KUB pada tahun ini, karena tidak masuk pada program legislasi nasional (prolegnas).  "Awalnya memang inisiasi dari DPR. Semula sempat ada di prolegnaas 2010-2014. Di tahun 2010 baru pada tahapan judul."

Kalaupun akan diambil alih oleh pemerintah, kata Leida, RUU KUB harus terlebih dauhulu masuk dalam prolegnas. RUU KUB diusulkan dengan fokus memutus sumbu kekerasan dan intoleransi umat beragama. "Yang saya tahu , RUU itu salah satunya berkaitan dengan kekerasan konflik antaragama. Tapi sebenarnya itu sudah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanggulangan konflik sosial," terangnya.

Senada dengan Leida, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ignatius Mulyono mengatakan RUU KUB tidak masuk di Prolegnas 2014. "Cukup berat untuk membahas RUU itu, kita tidak lanjutkan pembahasannya, dan kurang bahan materinya," ujar Ignatius.

Ignatius menyarankan agar RUU KUB dibahas oleh DPR periode berikutnya. "Jika dibahas oleh DPR pada periode sekarang, kemudian dicarry-offer kepada DPR periode berikutnya, justru akan menyulitkan DPR berikutnya. Untuk DPR berikutnya, bisa saja RUU itu menjadi Prolegnas jangka panjang 2014-2019," terangnya.

Sedangkan menurut Menteri Agama Suryadharma Ali, pemerintah hingga kini belum mengetahui apakah RUU yang draft-nya sudah ada sejak 2010 tersebut jadi dibahas tahun ini atau tidak. "Saya belum tahu adanya RUU tersebut."

Pemerintah sebenarnya sangat berkeinginan RUU KUB segera disahkan menjadi UU pada tahun ini, ujar Menag, sebab  urgensinya  begitu tinggi mengingat kondisi politik, ekonomi dan sosial di tanah air saat ini terkait  2014 merupakan tahun politik.

Menurut Kementerian Agama RUU KUB  mengandung substansi antara lain hak dan kewajiban warga negara tentang agama, pendirian rumah ibadah, penghormatan terhadap rumah ibadah dan simbol keagamaan, penyiaran agama, bantuan keagamaan, identitas keagamaan di ruang publik, pemeliharaan ketertiban, peringatan dan perayaan keagamaan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan peran serta masyarakat.  Hal-hal seperti itu biasanya yang sering memicu konflik di masyarakat. Karena itu, bila RUU ini disahkan tahun ini, pemerintah berharap tidak lagi muncul konflik-konflik horizontal seperti yang terjadi selama ini.

Intoleransi di Indonesia

Dalam sebuah acara bertajuk “Radical Islamism in Indonesia and Militant Buddhisme di Myanmar” yang digelar beberapa waktu lalu, Benedict Rogers Ketua Christian Solidarity Worldwide Asia Timur, mengatakan kekerasan terhadap minoritas agama di Indonesia dan di Myanmar menimbulkan bahaya bukan hanya untuk kedua negara, tetapi untuk kawasan regional dan dunia.

Christian Solidarity Worldwide Asia Timur merupakan lembaga swadaya masyarakat berbasis di London yang melakukan penelitian tentang kebebasan beragama di seluruh dunia.

Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, telah “dijadikan sebagai model “pluralisme agama dan demokrasi, khususnya di dunia Muslim, jelasnya. Namun, “pluralisme itu semakin terancam oleh ekstremisme radikal dan intoleransi agama.”

Penduduk Indonesia sekitar 87 persen adalah Muslim, dan kebanyakan orang Muslim Indonesia adalah Sunni. Namun, ada beberapa kelompok Muslim termasuk Syiah, dan Ahmadiyah.

Rogers mengatakan bahwa “semakin banyak gereja dan mesjid Ahmadiyah” ditutup paksa” karena peraturan daerah membatasi praktik keagamaan dan izin mendirikan tempat ibadah diatur oleh pemerintah kota atau daerah, bertentangan dengan konstitusi negara itu.

Seseorang yang menyatakan dirinya sebagai Ateis ke publik juga telah dipenjara. Selain itu, sebuah kelompok  yang dikenal sebagai Front Pembela Islam (FPI) melakukan main hakim sendiri dan menggunakan kekerasan terhadap Kristen, Syiah dan Ahmadiyah.

 

 

 

Comments  

 
0 # arthemas 2014-02-07 12:46
Sudah waktunya Pemerintah sungguh2 membina Ormas seperti FPI agar menghormati perbedaan beragama.berkeyakinan dan berhenti bertindak anarkis. Lebih banyak diajak berdialog dengan Ormas lain seperti MUKI. Kalau pemerintah sdh melakukan pembinaan dgn optimal lalu tdk diindahkan, maka diberi peringatan 1,2,3. bubarkan sesuai UU Ormas yg berlaku. Terima Kasih
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
0 # Adiel 2014-10-17 02:04
Umat kristen indonesia dijamin aman asalkan bisa bawa diri. Umat Islam di negara mayoritas Kristen juga harus bisa bawa diri, tau diri sebagai minoritas. Umat Islam di negara Barat juga banyak tekanan dan di langgar hak dalam menjalankan agama.
Reply | Reply with quote | Quote