Renungan

Dengan Doa Pintu Pertolongan Tuhan Tersedia

Pendahuluan

Hidup rutinitas kita tidak pernah lepas dari keluar masuk. Anda pasti pernah keluar dan masuk. Saat seseorang berada di dalam, sesungguhnya ia baru saja dari luar/keluar. Begitu sebaliknya, saat seseorang berada di luar, sesungguhnya ia baru saja dari dalam. Ini adalah hukum alam. Karena bumi ini dibentuk dengan ruang-ruang. Orang dari Pulau Sumatera akan mengatakan kepada orang dari Pulau Jawa adalah orang luar pulau. Demikian sebaliknya.

Selanjutnya...

Renungan Singkat

"Cinta bisa buat orang bahagia; uang bisa buat dunia berputar; tapi sahabat... ah, itu yang buat hidup lebih hidup."

Tanpa Nama

Stats Counters


Visits today:44
Visits yesterday:52
Visits in this month:1260
Visits in previous month:1519
Visits in this year:5450
Visits total:19441
| Pelayanan MUKI
Bonar Simangunsong: "MUKI Hadir Untuk Memajukan Potensi Umat Kristen dan Bangsa"
Kamis, 05 Desember 2013 04:52

Kika: M.T. Simamora dan Bonar Simangunsong"MUKI atau Majelis Umat Kristen Indonesia  adalah organisasi massa yang didirikan oleh para individu Kristen dari berbagai latar belakang aliran gereja, dan profesi pada tanggal 1 Desember 2005, di Jakarta. Organisasi ini dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan jalinan kemitraan, kerjasama, persekutuan dan aliansi yang solid antara sesama anggota MUKI, antara ormas Kristen, Gereja-gereja, Lembaga-lembaga, yayasan dan komunitas Kristen di seluruh Indonesia, dan untuk memperjuangkan hak-hak dan tanggung-jawab umat Kristen dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara di Republik ini.

 
| Tentang MUKI
ANGGARAN DASAR MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA (MUKI)
Sabtu, 31 Agustus 2013 09:36

PEMBUKAAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika mempunyai penduduk nomor 4 (empat) terbesar di dunia dan negara kepulauan nomor 1 (satu) terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang potensinya luar biasa, suatu anugerah Tuhan yang luar biasa.

Negara yang kaya sumber daya alamnya ini dihuni penduduk dari Merauke di ujung Timur sampai Sabang di ujung Barat dan pulau Miangas di ujung Utara dan pulau Rote di ujung Selatan, yang terdiri dari berbagai suku, etnik, budaya, adat istiadat dan lain-lain ibarat mozaik yang sangat indah. Keberagaman itu bukanlah pertentangan, tetapi kekayaan dan keindahan.

Indonesia adalah zamrud khatulistiwa dengan cuaca yang jauh lebih nyaman dibandingkan dengan kawasan di atas dan bawah khatulistiwa, memberi masyarakat Indonesia kehidupan yang lebih mudah dan pada gilirannya, mestinya lebih sejahtera.

Namun sangat disayangkan dan memilukan, rakyat Indonesia saat ini tergolong miskin dan kurang maju dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara dibelahan Utara dan Selatan khatulistiwa.

Selain itu rakyat Indonesia masih jauh dari tertib, seperti berlalu lintas, antri, berdemo, menyampaikan aspirasi dan pendapat serta kurang rukun, selalu ada pertikaian antara warga, tawuran dan konflik-konflik lain. Juga rakyat Indonesia masih jauh dari berorganisasi yang profesional dan wiraswasta.

Bahkan rakyat Indonesia yang religius itu, justru mengalami gangguan dalam rumah ibadah atau sedang beribadah, bahkan terdapat pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah ibadah oleh Instansi Pemerintah yang memberi izin. Semuanya terpilin ibarat benang kusut.

Korupsi yang dilakukan pejabat dan politisi, menambah semaraknya kesulitan dan kerumitan negeri yang indah ini. Pada hal semua pejabat dan politisi itu datangnya dari masyarakat Indonesia yang religius itu.

Solusi utama untuk memperbaiki ini, harus dimulai di masyarakat itu sendiri, melalui pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang sesuai serta melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lembaga antara lain yang disebut organisasi kemasyarakatan  (Ormas).

Ormas berfungsi ganda, yaitu ke dalam, memberdayakan anggotannya dan masyarakat sekelilingnya, keluar, menyampaikan aspirasi dan kepentingan anggotannya dan masyarakat sekelilingnya ke Pemerintah dan pihak lainnya yang terkait serta memperjuangkannya. Ormas menjadi mitra Pemerintah untuk membina masyarakat.

Ormas menjadi tulang punggung terbentuknya masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat sipil menjadi penyeimbang terhadap negara dan pasar. Ormas sangat besar manfaatnya, kalau dikelola dengan baik.

Di Indonesia ormas belum terbina dengan baik, tetapi tanda-tanda terhadap kemajuan sudah ada.

Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) adalah ormas yang dibentuk untuk kepentingan seperti tersebut diatas. Berdirinya MUKI ini menggoreskan sejarah cukup panjang, di mulai dengan MUKI Prov. DKI Jakarta, kemudian dibentuk MUKI dengan Pengurus Pusat, disusul Pengurus Provinsi lainnya.

Sejarah pembentukan MUKI yang panjang dan berliku-liku itu menandakan ketidakmatangan pembinaan ormas dan kesiapan masyarakat Indonesia, termasuk umat Kristiani.

Pada awalnya timbul gagasan dari Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) untuk meminta kepada pemda DKI agar diberikan suatu pusat Kristiani (Christianity Center) mengikuti terbentuknya Islamic Center yang didirikan dan dibiayai oleh pemda DKI di Kramat Tunggak Jakarta Utara seluas 11,1 Ha tahun 2001 dan diberikan untuk digunakan umat Islam. Saat ini Islamic Center sudah 13 Ha lebih.

Mengingat umat Kristiani (Katholik dan Kristen) adalah bagian integral dari bangsa ini, maka FKKJ merasa berhak juga meminta kepada pemda DKI hal yang sama tetapi dengan porsi yang proporsional. Untuk memperjuangkan hal tersebut FKKJ mengirimkan surat kepada Bapak Gubernur DKI. Isi surat tersebut pada dasarnya menghimbau Pemda DKI agar umat Kristiani diperhatikan oleh pemerintah DKI seperti juga umat lainnya.

Gubernur menugaskan kepada staf dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) untuk menjawab permohonan tersebut dan memang jawaban persetujuan belum ada. Untuk melakukan perjuangan memperoleh Christian Center dari Pemprov DKI, perlu ada wadah berupa ormas, maka dibentuk ormas dengan cara yang unik tersebut.

Pembimas Kristen a/n. Kepala Kanwil Depag DKI mengirimkan surat pada tahun 2005 yang ditujukan kepada FKKJ untuk membentuk Majelis Umat Kristen dengan melibatkan Pengurus 7 aras Gereja Kristen di Provinsi DKI Jakarta ditambah FKKJ agar Majelis ini yang mengurus Christian Center. Maka FKKJ mengundang lagi 7 aras Gereja tingkat DKI dan membuat kesepakatan secara formal tertulis membentuk Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta disingkat MUKI Prov. DKI Jakarta pada tanggal 1 Desember 2005.

Oleh kemurahan Tuhan, MUKI Jakarta diresmikan oleh gereja-gereja pada tanggal 19 Desember 2005 di Gereja Advent Jl. Gatot Subroto dan dihadiri oleh utusan Dirjen Bimas Kristen Depag dan dari Pembimas Kristen, Kanwil Depag DKI. Kemudian MUKI didaftarkan ke kantor Badan Kesatuan Bangsa, Provinsi DKI Jakarta dan diberi “Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi” dengan No. Inventarisasi: 17/STTPKO/KA/V/2006, tanggal 31 Mei 2006. Masa kerja kepengurusan MUKI Prov. DKI Jakarta adalah 2005-2008.

Pengurus yang sudah habis masa kerjanya pada tahun 2008 itu, nyaris MUKI Prov. DKI bubar, namun mantan Ketua Umum menghubungi aras Gereja tingkat DKI yang mendirikannya untuk konsultasi. Yang memberi tanggapan hanya 4 dari 7 aras Gereja tingkat DKI dan menandatangani kesepakatan dengan beberapa perubahan dari kesepakatan semula untuk kelangsungan MUKI selanjutnya. Secara demokrasi, maka MUKI Prov. DKI dapat diteruskan dengan formasi yang lebih besar dan masa kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Perjuangan pembangunan Christian Center diteruskan dan 15 (lima belas) anggota DPRD DKI yang beragama Kristen dan Khatolik mengirim surat tanggal 9 Juni 2011 kepada Bapak Gubernur DKI Jakrta. Isi surat mendukung MUKI Prov. DKI memperjuangkan pembangunan Christian Center bagi umat Kristen.

Demi masa depan MUKI Prov. DKI Jakarta, kesepakatan 4 (empat) aras Gereja yang menghidupkan kembali ormas ini, menyerahkan sepenuhnya kepada Pengurusnya untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan segala sesuatunya agar MUKI Prov. DKI Jakarta terus hadir sebagai ormas Kristen dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Kristen serta menjadi mitra Pemerintah. Juga memperjuangkan keadilan dan menyatakan kebenaran buat semua orang. MUKI membawa nilai-nilai Kristiani yang universal dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya yang universal juga, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri, tentu juga keadilan dan kebenaran

Akhirnya disepakati membentuk MUKI dengan Akte Notaris Jelly Eviana, SH, MH, No. 25, tanggal 28 Desember 2012 dan membentuk Pengurus Pusat MUKI, selanjutnya membentuk Pengurus Provinsi lainnya di wilayah NKRI, selain MUKI Prov. DKI Jakarta yang sudah lebih dulu berdiri. Demikian juga diteruskan membentuk Pengurus Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, sehingga MUKI adalah ormas umat Kristen yang meng-Indonesia.

MUKI sebagai lembaga ormas akan bekerjasama dengan dan menjadi mitra Pemerintah, demikian juga dengan ormas-ormas lainnya untuk bersama-sama memberdayakan anggota-anggota dan masyarakat sekelilingnya demi terbentuknya masyarakat Indonesia yang tertib, rukun, damai, taat pada peraturan perundang-undangan dan bersatu dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat yang demikian diharapkan akan dapat bekerja lebih berhasil, akhirnya lebih sejahtera dan maju. MUKI juga memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota dan masyarakat sekelilingnya.

Umat Kristen adalah bagian integral dari bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan umat lainnya sebagai warga negara Indonesia. MUKI tetap berdasarkan Pancasila dan UUD ’45, bersifat kebangsaan, maka adanya simbol ke Kristenan hanya menunjukkan identitas, suatu bagian integral dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Pengasuh MUKI dan anggotanya memandang umat beragama lainnya seperti saudaranya dan mengasihinya seperti dirinya sendiri.

Agar MUKI dapat berjalan dengan lancar serta profesional diperlukan pertolongan Tuhan dan mengikuti ketentuan yang berlaku, akhirnya dibuat Akte Notaris No. 25 oleh Notaris Jelly Eviana, SH, MH pada tanggal 28 Desember 2012. Pada Akte tersebut tertulis AD/ART seperti dibawah ini.

 

BAB I

NAMA, PENDIRI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEDAULATAN

Pasal 1

NAMA

Perserikatan ini bernama Majelis Umat Kristen Indonesia, disingkat MUKI dan didirikan di Jakarta pada tanggal akte ini ditandatangani.

Pasal 2

PENDIRI

MUKI didirikan oleh sekelompok orang Kristen yang nama-namanya tertera dalam Akte Notaris.

Pasal 3

(1) Pendirian MUKI diperuntukan bagi semua umat Kristen yang berkebangsaan Indonesia yang bersedia menjadi anggota.

(2) Pendirian MUKI untuk waktu yang tidak terbatas, tetapi diatur melalui  aturan yang tertera dalam AD dan ART.

Pasal 4

KEDUDUKAN

Wilayah organisasi MUKI meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang pemerintahan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan di Luar Negeri.

Pasal 5

KEDAULATAN

Kedaulatan Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) berada di tangan anggota  dan dilaksanakan dalam mekanisme organisasi melalui Rapat Umum Nasional.

 

BAB II

ARTI MUKI

Pasal 6

Majelis : Mempunyai arti tempat berkumpul orang banyak dari berbagai-bagai golongan dalam hal ini anggota jemaat dari berbagai Gereja atau umat Kristen.

Umat : Para penganut suatu agama, dalam hal ini Kristen.

Kristen : Agama Kristen.

Indonesia : Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 serta dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

MUKI : Perserikatan warga Republik.Indonesia yang beragama Kristen.

 

BAB III

IDENTITAS, ASAS, PRINSIP, LAMBANG DAN BENTUK

Pasal 7

IDENTITAS

MUKI mempunyai identitas kekristenan, yaitu salib, yang melambangkan Agama Kristen, tetapi tetap sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

Pasal 8

ASAS

MUKI berasaskan Pancasila dan UUD ’45 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

PRINSIP

(1) MUKI mempunyai Prinsip ajaran, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri.

(2) Semua warga Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan kewajiban di semua segi kehidupan, bebas beribadah, memperoleh pendidikan, kesempatan pekerjaan, kesehatan dan sebagainya.

Pasal 10

LAMBANG

MUKI mempunyai lambang salib dengan perahu, dilingkari tulisan Majelis Umat Kristen Indonesia artinya perahu kehidupan menuju damai sejahtera dengan pertolongan Tuhan, warna kuning artinya kejayaan dan 5 (lima) bintang artinya Pancasila dan cincin yang melingkari bulatan lambang, bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih melambangkan bendera merah putih.

 

Pasal 11

BENTUK

MUKI adalah organisasi berbentuk Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS).

 

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 12

MAKSUD

(1) MUKI didirikan dengan maksud memberdayakan umat Kristen, agar menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang professional, merawat dan menjaga lingkungan hidup, rukun, damai, mampu bersaing dengan bangsa lain dan mencintai negerinya.

(2) MUKI didirikan juga dengan maksud menghimbau Pemerintah Republik Indonesia memperhatikan kepentingan umat Kristen dan memenuhinya sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai yang telah diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada umat beragama lainnya.

(3) MUKI juga mampu bekerja sama dengan semua pihak yang terkait, terutama komponen-komponen bangsa Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 13

TUJUAN

MUKI didirikan untuk tujuan kepentingan bersama bangsa Indonesia dan terwujudnya umat Kristen di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat Bhinneka Tunggal  Ika yang berdaya, maju dan bebas beribadah, sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Pasal 14

FUNGSI

Untuk melakukan maksud dan mencapai tujuan MUKI, dilakukan fungsi sebagai berikut:

(1) Merekrut anggota MUKI dari umat Kristen Indonesia.

(2) Memberdayakan umat Kristen, baik anggota MUKI, maupun tidak dan masyarakat Indonesia lainnya agar professional dan menjadi warga  Negara yang baik.

(3) Mengadakan pertemuan, dialog, diskusi, seminar, temu wicara, dan lain-lain diantara umat dan lembaga-lembaga Kristen serta dengan umat beragama lainnya.

(4) Mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dengan umat beragama lainnya serta dengan lembaga-lembaga sejenis di dalam dan luar  negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Melaksanakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kegiatan social lainnya.

(6) Membentuk berbagai usaha-usaha terutama berskala UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah).

(7) Menyampaikan aspirasi umat Kristen masyarakat sekelilingnya kepada Pemerintah Republik Indonesia dan pihak-pihak lain yang terkait.

(8) Menolong anggota MUKI dan umat beragama lainnya dan gotong royong, agar saling membantu.

(9) Menyelenggarakan fungsi komunikasi, informasi dan jurnalisme.

(10) Menyelenggarakan Forum Komunikasi sebagai wadah berdiskusi sesama cendekiawan, pakar dan tokoh Kristen dan dengan pimpinan Gereja dan dengan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia lainnya.

 

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 15

(1) Anggota biasa, Warga negara Republik Indonesia yang beragama Kristen  dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk serta mempunyai hak sebagai berikut:

1) Hak bicara dan memberi suara;

2) Hak memilih dan dipilih;

3) Hak membela diri.

(2) Anggota luar biasa, Warga negara diluar Republik Indonesia yang beragama Kristen dan mempunyai pasport.

(3) Anggota kehormatan, Setiap orang non Kristen yang berjasa kepada MUKI atau umat Kristen dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau pasport.

(4) Setiap anggota memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum atas segala hal yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

(5) Anggota harus memiliki kartu anggota paling lambat 1 (satu) tahun setelah  terdaftar.

(6) Penggunaan hak anggota biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(7) Setiap anggota berkewajiban:

1) Menjaga dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan MUKI;

2) Tunduk, mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam AD/ART dan  Peraturan Organisasi dan keputusan rapat;

3) Aktif dan kreatif dalam melaksanakan program organisasi dengan sadar, aktif dan bertanggung jawab;

4) Taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Sanksi dikenakan bagi anggota karena:

1) Melanggar ketentuan AD/ART, Peraturan Organisasi;

2) Merusak citra, wibawa dan nama baik MUKI;

3) Melanggar etika dan moral;

4) Mendapatkan hukuman pidana.

Sanksi diberikan dalam bentuk:

1) Peringatan: lisan atau tertulis;

2) Pembebasan tugas sementara/skorsing;

3) Pembebastugasan;

4) Pemberhentian atau pemecatan sebagai anggota.

(9) Keanggotaan berakhir karena:

1) Meninggal dunia;

2) Mengundurkan diri;

3) Diberhentikan, karena terkena sanksi;

4) Menderita kelainan jiwa permanen;

5) Bubarnya organisasi MUKI.

 

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 16

TINGKAT MUKI

(1) MUKI adalah organisasi dengan Pengurus di tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota dengan singkatan P. Pus, P. Prov, P.  Kab dan P. Kot.

(2) Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya ada P. Pus dan P. Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 17

PENGURUS

(1) Pengurus:

1) Pengurus Pusat (P. Pus) MUKI mempunyai Ketua Umum disingkat Ketum, Wakil Ketua Umum disingkat Waketum, Sekretaris Jenderal disingkat Sekjen, Bendahara Umum disingkat Bendum, Ketua-ketua Bidang disingkat Ketbid, dan sebagainya, bertugas menjalankan fungsi eksekutif di Pusat.

2) Pengurus Provinsi (P. Prov) MUKI mempunyai Ketua disingkat Ket, Wakil Ketua disingkat Waket, Sekretaris disingkat Sek, Bendahara disingkat Bend, Ketua-ketua Departemen disingkat Ketdep dan sebagainya, bertugas menjalankan fungsi eksekutif di Provinsi.

3) Pengurus Kabupaten/Kota (P. Kab/P. Kot) MUKI mempunyai Ketua disingkat Ket, Wakil Ketua disingkat Waket, Sekretaris disingkat Sek, Bendahara disingkat Bend, Ketua-ketua Kompartemen disingkat Ketkomp dan sebagainya, bertugas menjalankan fungsi eksekutif di Kabupaten/Kota.

(2) Fungsi: Pengurus MUKI berfungsi:

1) Melaksanakan kegiatan operasional MUKI.

2) Menyampaikan aspirasi umat Kristen ke pihak lain dan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk memperjuangkan agar pemerintah mewujudkan Pemerintah untuk mendirikan Christian Center bagi umat Kristen.

3) Memberdayakan umat Kristen agar mencintai negerinya, ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menjaga  kerukunan dan kedamaian dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta profesional.

4) Melaksanakan AD/ART, keputusan Rapat Umum MUKI dan Rapat-rapat lainnya.

5) Menyelenggarakan Rapat-rapat (Rapat Umum, Rapat Pleno Pengurus, Rapat Inti Pengurus dan Rapat Terbatas Pengurus) dan pertemuan-pertemuan lainnya.

6) Menghadapi dan atau bekerja sama dengan lembaga sejenis, pihak lain yang terkait, Pemerintah Repubik Indonesia dan organisasi dari luar negeri.

7) Menyusun Program Kerja dan Program Kegiatan dan melaksanakannya.

8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program Kerja.

(3) Pengurus Pusat MUKI:

1) Pengurus Pusat MUKI merupakan badan pelaksana tertinggi diseluruh organisasi MUKI yang dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dibantu oleh Wakil Ketua Umum secara kolektif dan berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pengurus Pusat MUKI berwenang:

a. Menentukan segala kebijakan organisasi disegala tingkatan, baik secara nasional maupun sampai tingkat Pengurus Kabupaten/Kota sesuai dengan AD/ART, Keputusan Rapat Umum Nasional serta Peraturan organisasi, kecuali yang berhubungan dengan kedaerahan masing-masing;

b. Menjalankan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi, ormas, LSM, Lembaga pemerintah, swasta, atas dasar prinsip saling menguntungkan dan kesetaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap tingkatan organisasi;

c. Bertindak ke luar untuk dan atas nama organisasi pada tingkat nasional dan internasional;

d. Mengesahkan dan membuat Surat Keputusan Pengurus Pusat untuk pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Pusat dan Provinsi dan keputusan MUKI yang memerlukan Surat Keputusan Pengurus Pusat.

3) Pengurus Pusat berkewajiban :

a. Menentukan arah dan kebijakan di Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota sesuai AD/ART dan Keputusan Rapat Umum Nasional serta Peraturan Organisasi;

b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD/ART, Keputusan Rapat Umum Nasional serta Peraturan Organisasi;

c. Memantau pelaksanaan kegiatan Pengurus Provinsi;

d. Memberikan pertanggungjawaban kinerja pada Rapat Umum Nasional.

(4) Pengurus Provinsi MUKI:

1) Pengurus Provinsi merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat Provinsi yang di pimpin oleh Ketua dan Sekretaris dibantu oleh Wakil Ketua secara kolektif dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.

2) Pengurus Provinsi berwenang:

a. Mengesahkan dan membuat Surat Keputusan Pengurus Provinsi sesuai kepentingannya;

b. Menentukan segala kebijakan organisasi di tingkat Provinsi sesuai dengan AD/ART, Peraturan Organisasi, Rapat Umum Nasional, Keputusan Pengurus Pusat dan Rapat Umum Provinsi;

c. Menjalankan hubungan dan kerjasama dengan berbagai  organisasi, ormas,  LSM, Lembaga pemerintah, swasta, di provinsi atas dasar prinsip saling menguntungkan dan kesetaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengsahkan dan membuat Surat Keputusan Pengurus Provinsi untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Kabupaten/Kota dan keputusan lainnya yang memerlukan Surat Keputusan Pengurus Provinsi.

3) Pengurus Provinsi berkewajiban:

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan

AD/ART, keputusan Rapat Umum Nasional dan Rapat Umum Provinsi serta Peraturan Organisasi dan keputusan P. Pus yang terkait dengan tugasnya;

b. Memantau pelaksanaan kebijakan Pengurus Kabupaten/Kota;

c. Memberikan pertanggungjawaban pada Rapat Umum Provinsi.

(5) Pengurus Kabupaten/Kota MUKI:

1) Pengurus Kabupaten/Kota merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh Ketua dan Sekretaris dibantu oleh Wakil Ketua secara kolektif dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

2) Pengurus Kabupaten/Kota berwenang:

a. Menentukan segala kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan AD/ART, Keputusan Rapat Umum Kabupaten/Kota dan keputusan-keputusan P. Pus dan P.-Prov yang terkait dengan tugasnya;

b. Mengesahkan dan membuat Surat Keputusan Pengurus Kabupaten/Kota sesuai kepentingannya;

c. Menjalankan hubungan dan kerjasama berbagai organisasi, ormas, LSM, Lembaga pemerintah, swasta, di Kabupaten/Kota atas dasar prinsip saling menguntungkan dan kesetaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengsahkan dan membuat Surat Keputusan Pengurus Kabupaten/Kota untuk kepentingan anggota.

3) Pengurus Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. Menentukan arah kebijakan Pengurus Kabupaten/Kota;

b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD/ART, keputusan Rapat Umum Nasional, Rapat Umum Provinsi dan Rapat Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan Organisasi dan keputusan P. Pus dan P. Prov yang terkait dengan tugasnya;

c. Memberikan pertanggungjawaban pada Rapat Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 18

PENASEHAT

(1) Penasehat : Penasehat terdiri dari pimpinan aras Gereja dan lembaga-lembaga Kristen yang bersedia atau orang tertentu yang dinilai berjasa kepada MUKI.

(2) Fungsi : Penasehat MUKI berfungsi:

1) Mengikuti Rapat-rapat dan Pertemuan-pertemuan, diundang atau tidak diundang.

2) Memberi nasehat diminta atau tidak diminta kepada Pengurus dan anggota dalam rapat.

Pasal 19

PENGAWAS

(1) Pengawas : Pengawas terdiri dari minimum 3 (tiga) orang dan maksimum 9 (sembilan) orang yang mampu dan disegani sesuai penilaian Pengurus.

(2) Fungsi : Pengawas MUKI berfungsi:

1) Mengikuti Rapat-rapat dan Pertemuan-pertemuan, diminta tidak diminta.

2) Mengamati perilaku anggota dan kinerja Pengurus MUKI.

3) Memberikan sanksi berupa usul kepada Pengurus atas pelanggaran tata susila, moral dan etika yang dilakukan anggota Pengurus MUKI berupa teguran lisan, tertulis atau pemberhentian.

4) Memberikan sanksi berupa usul kepada Pengurus atas kinerja yang rendah yang dilakukan anggota Pengurus MUKI, berupa peringatan atau pergantian.

5) Memberikan sanksi berupa usul kepada Pengurus satu tingkat dibawahnya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa untuk pergantian kepengurusan yang dipantaunya atas kinerja yang rendah atau kesalahan organisiatoris yang fatal.

 

BAB VII

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS,

PENASEHAT SERTA PENGAWAS

Pasal 20

PEMILIHAN PENGURUS

(1) Pengurus Kabupaten/Kota MUKI:

Ketua Pengurus Kab/Kota MUKI dipilih oleh anggota dalam suatu Rapat Umum Kabupaten/Kota. Ketua membentuk Pengurus lengkap. Diawal berdirinya dapat dibentuk oleh Pengurus Provinsi MUKI.

(2) Pengurus Provinsi MUKI:

Ketua Pengurus Provinsi MUKI dipilih oleh Pengurus Kab/Kota MUKI dalam suatu Rapat Umum Provinsi. Ketua membentuk Pengurus lengkap. Diawal berdirinya dapat dibentuk oleh Pengurus Pusat MUKI.

(3) Pengurus Pusat MUKI:

Ketua Umum Pengurus Pusat MUKI dipilih oleh Pengurus Provinsi MUKI dalam suatu Rapat Umum Nasional. Ketua Umum membentuk Pengurus lengkap. Diawal berdirinya dapat dibentuk oleh pendiri dengan Akte Notaris.

(4) Ketua Umum dan Ketua MUKI dapat dipilih atau menjabat hanya 2 (dua)  kali periode berturut-turut.

Pasal 21

PEMILIHAN PENASEHAT

Penasehat adalah Pimpinan Gereja dan lembaga-lembaga Kristen yang bersedia atau siapa saja umat Kristen Indonesia yang berjasa kepada MUKI di P. Pus dan P. Prov MUKI yang diangkat oleh Pengurus.

Pasal 22

PEMILIHAN PENGAWAS

Pengawas adalah sekelompok orang yang dinilai mampu dan disegani yang diangkat oleh Pengurus.

Pasal 23

PEMBERHENTIAN

(1) Pengurus berhenti, karena:

1) Mengundurkan diri

2) Meninggal dunia

3) Diusulkan Pengawas

4) Kena hukuman pidana

(2) Penasehat berhenti, karena:

1) Mengundurkan diri

2) Meninggal dunia

3) Kena hukuman pidana

4) Melanggar ketentuan, etika dan moral

(3) Pengawas berhenti, karena:

1) Mengundurkan diri

2) Meninggal dunia

3) Kena hukuman pidana

4) Melanggar ketentuan, etika dan moral

Pasal 24

Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian akan diatur dalam ART.

Pasal 25

MASA BHAKTI

-Masa Bhakti pengurus 5 tahun sejak mulai dilantik.

 

BAB VIII

RAPAT & PERTEMUAN

Pasal 26

RAPAT

(1) Rapat MUKI terdiri dari:

1) Rapat Umum Nasional, disingkat RUN yang diselenggarakan Pengurus Pusat.

2) Rapat Umum Provinsi, disingkat RUP yang diselenggarakan Pengurus Provinsi.

3) Rapat Umum Kabupaten/Kota, disingkat RUK yang diselenggarakan Pengurus Kabupaten/Kota.

4) Rapat Pleno Pengurus, disingkat RPP yang diselenggarakan masing-masing  Pengurus.

5) Rapat Inti Pengurus, disingkat RIP yang diselenggarakan masing-masing Pengurus.

6) Rapat Terbatas Pengurus, disingkat RTP yang diselenggarakan masing-masing Pengurus.

7) Rapat Panitia, disingkat RPan yang diselenggarakan Panitia yang dibentuk Pengurus.

8) Rapat Umum Lengkap, disingkat RUL yang diselenggarakan bersama seluruh tingkatan Pengurus.

(2) Kuorum untuk Rapat dihadiri oleh minimum 50% dari peserta yang seharusnya hadir, bila tidak kuorum, rapat ditunda sesuai kesepakatan, dan bila tidak memenuhi kuorum 50% lebih, maka rapat dilanjutkan dan sah.

Pasal 27

RAPAT UMUM NASIONAL

(1) Rapat Umum Nasional, diadakan untuk:

1) Memilih Ketua Umum MUKI dan Ketua Umum membentuk Pengurus lengkap.

2) Menyusun Rencana Kerja Nasional 5 tahun.

3) Menyusun atau menyempurnakan AD/ART.

4) Mempertanggung jawabkan kinerja Pengurus Pusat.

(2) Bila dipandang perlu dapat diadakan RUN Luar Biasa (RUNLub) dengan  wewenang yang sama dengan RUN.

(3) Penyelenggaraan RUN secara rinci diatur dalam ART.

Pasal 28

RAPAT UMUM PROVINSI

(1) Rapat Umum Provinsi, diadakan untuk:

1) Memilih Ketua Pengurus Provinsi dan Ketua membentuk Pengurus lengkap.

2) Menyusun Program Kerja Pengurus Provinsi 5 tahun sebagai jabaran Rencana Kerja Nasional, yang diputuskan dalam RUN ditambah dengan kekhasan daerah.

3) Mempertanggung jawabkan Kinerja Pengurus Provinsi.

(2) Bila dipandang perlu dapat diadakan RUP Luar Biasa (RUPLub) dengan wewenang yang sama dengan RUP.

(3) Penyelenggaraan RUP diatur dalam ART.

Pasal 29

RAPAT UMUM KAB/KOTA

(1) Rapat Umum Kab/Kota, diadakan untuk:

1) Memilih Ketua  Pengurus Kab/Kota dan Ketua membentuk Pengurus

lengkap.

2) Menyusun Program Kerja Pengurus Kab/Kota 5 tahun sebagai jabaran Program Kerja Pengurus Provinsi yang diputuskan dalam RUP ditambah dengan kekhasan daerah.

3) Mempertanggung jawabkan Kinerja Pengurus Kab/Kota.

(2) Bila dipandang perlu dapat diadakan RUK Luar Biasa (RUKLub) dengan wewenang yang sama dengan RUK.

(3) Penyelenggaraan RUK diatur dalam ART.

Pasal 30

RAPAT PLENO PENGURUS

Rapat Pleno Pengurus dihadiri oleh semua anggota Pengurus dan membicarakan pelaksanaan keputusan Rapat Inti dan menyusun rincian Rencana Kerja.

Pasal 31

RAPAT INTI PENGURUS

(1) Rapat Inti Pengurus Pusat dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua-ketua Bidang untuk memutuskan sesuatu yang diperlukan sebelum melaksanakannya.

(2) Rapat Inti Pengurus Provinsi dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-ketua Departemen untuk memutuskan sesuatu yang diperlukan sebelum melaksanakannya.

(3) Rapat Inti Pengurus Kab/Kota dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-ketua Kompartemen untuk memutuskan sesuatu yang diperlukan sebelum melaksanakannya.

Pasal 32

RAPAT TERBATAS PENGURUS

(1) Rapat Terbatas Pengurus Pusat dihadiri oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua Bidang yang terkait untuk mempersiapkan bahan bagi Rapat Inti.

(2) Rapat Terbatas Pengurus Provinsi dihadiri oleh Ketua dan atau Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Departemen yang terkait untuk mempersiapkan Rapat Inti.

(3) Rapat Terbatas Pengurus Kab/Kota dihadiri oleh Ketua dan atau Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Kompartemen yang terkait untuk  mempersiapkan Rapat Inti.

Pasal 33

PERTEMUAN

(1) Pertemuan berupa Forum Komunikasi diselenggarakan secara rutin minimum sekali 6 (enam) bulan oleh Pengurus yang dihadiri oleh tokoh, cendikiawan, pimpinan Gereja dan generasi muda Kristen, lintas agama dan Pemerintah.

(2) Pertemuan berupa Temu Wicara, Dialog, Seminar, Loka Karya dan sebagainya direncanakan dan diselenggarakan oleh suatu Panitia yang dibentuk untuk itu.

Pasal 34

Semua Rapat dan Pertemuan diatur rinciannya dalam ART.

 

BAB IX

KEUANGAN & KEKAYAAN

Pasal 35

(1) Keuangan

1) Sumber keuangan MUKI adalah:

a. Dana hibah dari Pemerintah Republi Indonesia atau siapa saja yang tidak mengikat.

b. Dana kerjasama dari Pemerintah atau siapa saja yang tidak mengikat.

c. Hasil usaha dan jasa lembaga atau perusahaan yang dibentuk MUKI.

d. Dan lain-lain yang tidak melanggar peraturan yang berlaku.

2) Penggunaan Keuangan

a. Untuk melakukan Rencana Kerja dan Program Kerja.

b. Untuk mengatasi masalah yang tidak terduga.

c. Untuk operasional perkantoran dan organisasi MUKI.

d. Untuk pengembangan usaha.

e. Untuk kegiatan sosial dan pemberian sumbangan.

3) Pertanggungjawaban Keuangan

a. Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan.

b. Penggunaan uang dipertanggungjawabkan di Rapat Umum sesuai  tingkatannya.

c. Audit dilakukan untuk kepentingan pemberi dana.

(2) Kekayaan

1) Kekayaan MUKI adalah segala harta benda yang bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh secara sah, jelas dan terdaftar.

2) Penggunaan kekayaan MUKI yang bergerak diatur oleh Pengurus.

3) Penggunaan kekayaan yang tidak bergerak diatur dalam ART.

 

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 36

(1) MUKI dapat dibubarkan karena:

1) Diminta semua tingkat Pengurus MUKI dalam satu pertemuan lengkap yang disebut Rapat Umum Lengkap (RUL).

2) Dibubarkan oleh yang berwajib karena melanggar ketentuan yang berlaku.

(2) Penyelenggaraan RUL diatur dalam ART

 

BAB X

PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini akan diatur dalam ART. Hal-hal yang  belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Organisasi dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dan untuk pertama kalinya MUKI mengangkat: Tuan BONAR LEONARD SIMANGUNSONG, sebagai Ketua Umum dan selanjutnya dia akan membentuk Pengurus Pusat MUKI secara lengkap. Kemudian Pengangkatan Penasehat dan Pengawas dilakukan sesuai AD/ART MUKI.

Para pengurus tersebut diatas akan menjalankan MUKI sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenangnya, dengan masa jabatan kerja untuk 3 (tiga) tahun lamanya. Sebelum masa jabatan kerjanya berakhir, P. Pus MUKI mengangkat Ketua-ketua P. Prov MUKI serta menyelenggarakan Rapat Umum Nasional  pertama.

Para penghadap  menyatakan  dengan  ini  menjamin akan kebenaran identitas  para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Pasal 38

AD ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh Pengurus MUKI Pusat, paling  lambat 6 (enam) bulan sejak Akte Notaris Pendirian MUKI ditandatangani pendiri.

 

Jakarta, 15 Mei 2013

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

 

Ir. Drs. Bonar Simangunsong, SE, MSc Drs. Joni Pidel Patandung, MM

Laksma TNI (Pur)

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

VISI, MISI, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 1

VISI

Visi MUKI : Terwujudnya MUKI sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang mampu mengadakan dialog dan bekerjasama dengan sesame umat Kristen, umat beragama, ormas-ormas dan Pemerintah, demikian juga mampu memberdayakan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota serta masyarakat sekelilingnya, sehingga warga masyarakat makin rukun, damai, sejahtera dan maju dalam NKRI berdasarkan Pancasila, UUD ’45 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 2

MISI

MUKI melakukan Misi untuk mencapai Visi, yaitu:

(1) MUKI menyelenggarakan dialog yang menggugah, saling mengasihi, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kesetaraan, dan peserta bersepakat menyebarluaskannya ke orang lain, sehingga warga masyarakat makin rukun, damai, sejahtera dan maju.

(2) MUKI memberdayakan umat Kristen agar menjadi warga masyarakat yang berperan dalam pergaulan, kerjasama dan pembangunan serta mencintai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

(3) MUKI bekerjasama dengan umat beragama lainnya dan dengan Pemerintah serta dengan pihak manapun untuk memajukan bangsa Indonesia.

(4) MUKI memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota dan masyarakat sekelilingnya.

 

Pasal 3

INDIKATOR KEBERHASILAN

Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan Misi dalam rangka mencapai Visi, digunakan Indikator Keberhasilan sebagai berikut:

(1) MUKI menjadi lembaga dengan Pengurus yang lengkap, profesional, dan berkepribadian yang menjunjung tinggi moral, kejujuran dan komitmen, mempunyai sekretariat dan sumber dana yang dapat mendukung aktifitasnya, mempunyai Program Kerja yang jelas serta mempunyai tempat untuk berdialog dan pertemuan.

(2) Aktifitas MUKI sesuai dengan Misi dan Program Kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Umat Kristen merasakan pemberdayaan yang dilakukan MUKI.

(4) Umat beragama bersedia setiap saat berdialog dan bekerja sama  dengan MUKI.

(5) Pemerintah bersedia setiap saat membantu dan bekerja sama dengan MUKI.

(6) Masyarakat Indonesia merasakan kebersamaan, kesetaraan dan sinergisme di antara umat beragama, suku, profesi, dan sebagainya menuju Indonesia yang maju.

(7) Aspirasi dan kepentingan anggota MUKI dan masyarakat sekelilingnya berhasil diperjuangkan MUKI.

 

BAB II

PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 4

(1) Anggota Biasa

1) Persyaratan Anggota : warga negara RI mempunyai KTP dan tidak tersangkut pelanggaran.

2) Pendaftaran Anggota dapat dilakukan disemua kantor MUKI.

3) Setiap Anggota Biasa diberi nomor Anggota mengikuti struktur sebagai berikut:

XXX / XXXX / XXXXXXX

Angka

Huruf, singkatan Kab/Kota

Huruf, singkatan Provinsi oleh Pengurus Provinsi

(2) Anggota Luar Biasa

1) Persyaratan Anggota Luar Biasa : mempunyai pasport, berjasa memajukan MUKI, tidak tersangkut pelanggaran dan bersedia.

2) Anggota Luar Biasa diusulkan oleh MUKI Pusat, MUKI Provinsi atau MUKI Kab/Kota dan diputuskan oleh MUKI Pusat.

3) Setiap Anggota Luar Biasa diberi nomor khusus, sebagai berikut:

LB / XXXXX

Angka

(3) Anggota Kehormatan

1) Persyaratan Anggota kehormatan : non-Kristen, mempunyai KTP/pasport, berjasa memajukan MUKI dan bersedia.

2) Anggota Kehormatan diusulkan oleh MUKI Pusat atau MUKI Provinsi dan diputuskan di Rapat Umum Nasional.

3) Anggota Kehormatan tanpa nomor.

 

BAB III

PEMILIHAN PPENGURUS, PENASEHAT DAN PENGAWAS

Pasal 5

PEMILIHAN PENGURUS

(1) Pengurus MUKI adalah sekelompok orang yang ahli dan relevan dalam bidangnya, mempunyai KTP Republik Indonesia, tidak tersangkut pelanggaran dan mandiri dalam kehidupan.

(2) 1) Ketua Umum Pengurus Pusat (P. Pus) MUKI dipilih dalam Rapat Umum Nasional (RUN), kemudian Ketua Umum membentuk kepengurusannya dan P. Pus dikukuhkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum MUKI. Untuk pertama kali Ketua Umum diangkat pendiri yang tertera dalam Akte Notaris, selanjutnya Ketua Umum mengangkat P. Pus MUKI secara bertahap atau langsung lengkap.

2) Calon Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pendidikan minimum S-1 atau setingkat, usia minimum 45 tahun, pernah memimpin organisasi minimum 5 tahun.

(3) 1) Ketua Pengurus Provinsi MUKI dipilih dalam Rapat Umum Provinsi, selanjutnya Ketua Umum membentuk kepengurusannya dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat MUKI. Untuk pertama kali diangkat P. Pus MUKI secara bertahap atau langsung lengkap.

2) Calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pendidikan minimum S-1 atau setingkat, usia minimum 40 tahun, pernah memimpin organisasi minimum 3 tahun.

(4) 1) Ketua Pengurus Kab/Kota MUKI dipilih oleh anggota dan selanjutnya Ketua membentuk kepengurusannya dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan Pengurus Provinsi MUKI. Untuk pertama kali diangkat P. Prov MUKI, secara bertahap atau langsung lengkap.

2) Calon Ketua MUKI Kab/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pendidikan minimum D-3 atau setingkat, usia minimum 35 tahun dan pernah memimpin organisasi minimum 2 tahun.

(5) Pengurus MUKI berfungsi:

1) Menyalurkan aspirasi dan kepentingan umat Kristen serta masyarakat sekelilingnya ke pihak-pihak yang terkait.

2) Menghimbau Pemerintah untuk mendirikan Pusat Kristen (Christian Center) bagi umat Kristen di wilayahnya.

3) Menyelenggarakan semua kegiatan MUKI di tingkatnya sesuai kesepakatan dalam rapat-rapat, maupun yang sesuai dengan agenda Pengurus MUKI pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi

4) Menyelenggarakan pemberdayaan umat Kristen, berupa pelatihan, loka karya, seminar, dialog, temu wicara dan sebagainya.

5) Membela anggotanya yang tidak bersalah dan atau yang memperoleh ketidakadilan dan atau gangguan.

6) Mengadakan kerjasama dengan Pemerintah.

7) Mengadakan kerjasama dengan umat beragama lainnya dan dengan ormas lainnya.

8) Membesarkan MUKI sebagai ormas yang profesional dengan anggota yang banyak.

(6) Jabatan Pengurus berakhir karena:

1) Sesuai masa kerjanya.

2) Usul Pengawas (P. Pus, P. Prov, P. Kab/Kot) melalui Rapat Pengawas yang disetujui lebih dari 50% anggota Pengawas (P. Pus, P. Prov, P. Kab/Kot) atas seseorang anggota Pengurus (P. Pus, P. Prov, P. Kab/Kot) yang melanggar etika, moral atau tata susila atau pelanggaran hukum.

3) Usul Pengawas (P. Prov, P. Kab/Kot) melalui rapat yang disetujui 100% anggotanya terhadap seluruh Pengurus (P. Prov, P. Kab/Kot), karena kinerja yang rendah.

4) Usul Pengawas P. Pus melalui rapat yang disetujui 100% anggotannya untuk menyelenggarakan RUN luar biasa memberhentikan P. Pus, karena kinerjanya rendah.

5) Mengundurkan diri atau meninggal dunia.

 

Pasal 6

PEMILIHAN PENASEHAT

(1) Penasehat adalah pimpinan Aras Gereja dan lembaga-lembaga Kristen pada tingkat Pusat untuk Pengurus Pusat MUKI dan Provinsi untuk Pengurus Provinsi MUKI (untuk P. Kab/Kota tidak ada) atau orang yang berjasa kepada MUKI yang bersedia diangkat Pengurus dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat MUKI.

(2) Penasehat MUKI berfungsi:

1) Mengikuti Rapat-rapat dan Pertemuan-pertemuan, diundang atau tidak diundang, tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

2) Memberi nasehat diminta tidak diminta kepada Pengurus dan anggota MUKI.

3) Pergantian Penasehat ditentukan oleh Rapat Inti Pengurus MUKI (Pusat/Provinsi).

4) Jabatan Penasehat berakhir karena:

1) Masa kerja berakhir.

2) Usul Pengurus melalui Rapat Pengawas yang disetujui lebih dari 50% atas seseorang yang tidak mengikuti undangan rapat MUKI 6 (enam) kali berturut-turut atau karena pelanggaran.

3) Mengundurkan diri atau meninggal dunia.

 

Pasal 7

PEMILIHAN PENGAWAS

(1) Pengawas adalah sekelompok orang yang ahli dalam bidangnya, warga negara RI, tidak tersangkut pelanggaran, berusia minimum 50 tahun, pernah aktif dalam organisasi minimum 5 tahun dan dinilai Pengurus sesuai menjadi Pengawas.

(2) Pengawas  diangkat oleh Pengurus MUKI melalui Rapat Inti yang disetujui lebih dari 50% Pengurus dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan P. Pus.

(3) Pengawas MUKI berfungsi:

1) Mengikuti rapat-rapat dan pertemuan diminta atau tidak diminta, tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

2) Meminta dan mengumpulkan berkas-berkas resmi Rapat-rapat dan Pertemuan-pertemuan MUKI di wilayahnya.

3) Memberikan evaluasi atas kinerja Pengurus berdasarkan pengamatan langsung atau atas berkas-berkas resmi Rapat-rapat dan Pertemuan-pertemuan MUKI di wilayahnya, untuk dilaporkan secara resmi tertulis kepada Pengurus MUKI dan dapat mengusulkan pergantian Pengurus.

4) Memberikan evaluasi terhadap perilaku anggota MUKI dan Pengurus MUKI dari sudut tata susila, moral dan etika, serta dapat mengusulkan pemecatan sebagai anggota atau dari kepengurusan.

(4) Pengawas berhenti karena, sebagai berikut:

1) Masa kerjanya berakhir.

2) Secara otomatis berhenti, karena tidak mengikuti undangan rapat 6 (enam) kali berturut-turut.

3) Mengundurkan diri atau meninggal dunia.

4) Atas keputusan Pengurus bila terjadi pelanggaran.

 

BAB IV

PELAKSANAAN RAPAT & PERTEMUAN

Pasal 8

RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat MUKI, wajib diselenggarakan dengan undangan tertulis yang telah diterima peserta rapat paling lambat seminggu sebelumnya, dan setiap rapat wajib dibuatkan notulen rapat berdasarkan hasil diskusi dan dilampiri data dan fakta yang terdokumentasi, yang terdiri dari:

(1) Rapat Umum Nasional

(2) Rapat Umum Provinsi

(3) Rapat Umum Kab/Kota

(4) Rapat Terbatas Pengurus

(5) Rapat Inti Pengurus

(6) Rapat Pleno Pengurus

(7) Rapat Panitia

(8) Rapat Umum Lengkap

 

Pasal 9

PELAKSANAAN RAPAT UMUM NASIONAL

(1) Rapat Umum Nasional (RUN) diselenggarakan oleh MUKI Pusat.

(2) Peserta RUN terdiri dari:

1) Pengurus MUKI Pusat

2) Pengurus MUKI Provinsi

3) Pengurus MUKI Kab/Kota

(3) Peninjau

1) Penasehat MUKI Pusat dan Provinsi

2) Pengawas MUKI semua tingkatan

3) Anggota Luar Biasa

4) Anggota Kehormatan

5) Anggota Biasa

(4) Yang berhak mengambil keputusan adalah Peserta, Peninjau dapat memberikan pendapat.

(5) Undangan dikirimkan 1 bulan sebelumnya.

(6) RUN Luar Biasa diselenggarakan, bila diminta oleh Pengawas, karena kinerja yang rendah atau untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting yang disepakati dalam Rapat Inti Pengurus MUKI Pusat.

Pasal 10

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PROVINSI

(1) Rapat Umum Provinsi (RUP) diselenggarakan oleh MUKI Provinsi.

(2) Peserta RUP terdiri dari:

1) Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua Bidang terkait MUKI Pusat.

2) Pengurus MUKI Provinsi.

3) Pengurus MUKI Kab/Kota.

(3) Peninjau RUP terdiri dari:

1) Penasehat dan Pengawas

2) Anggota Biasa

3) Anggota Luar Biasa MUKI Provinsi

4) Anggota Kehormatan

(4) RUP Luar Biasa diselenggarakan bila diminta Pengawas atau MUKI Pusat, karena kinerja yang rendah atau untuk membicarakan suatu hal yang penting yang disepakati dalam Rapat Inti Pengurus MUKI Provinsi.

Pasal 11

PELAKSANAAN RAPAT UMUM KAB/KOTA

(1) Rapat Umum Kab/Kota (RUK) diselenggarakan oleh MUKI Kab/Kota.

(2) Peserta RUK terdiri dari:

1) MUKI Pusat 2 orang.

2) Ketua Umum/Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum MUKI Provinsi.

3) Pengurus MUKI Kab/Kota.

4) Anggota Biasa

(3) Peninjau terdiri dari undangan.

(4) RUK Luar Biasa diselenggarakan, bila diminta MUKI Provinsi dan disetujui MUKI Pusat.

Pasal 12

PELAKSANAAN RAPAT UMUM LENGKAP

(1) Dilaksanakan bila diminta MUKI Provinsi dan MUKI Kab/Kota minimum 50% dari jumlah yang ada yang berniat membubarkan MUKI.

(2) Rapat Umum Lengkap (RUL) diselenggarakan oleh MUKI Pusat dengan mengundang semua Pengawas dan Penasehat 1 (satu) bulan sebelumnya.

(3) Yang hadir dapat memutuskan kelanjutan MUKI atau dibubarkan dengan suara terbanyak.

(4) RUL dipimpin oleh Ketua Umum, 1 (satu) orang dari Penasehat yang disetujui semua anggota Penasehat dan 1 (satu) orang Pengawas yang disetujui semua anggota Pengawas, masing-masing dari MUKI Pusat dan MUKI Provinsi.

Pasal 13

PELAKSANAAN RAPAT TERBATAS PENGURUS

(1) Rapat Terbatas Pengurus dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan yang lainnya yang terkait dengan materi pembahasan.

(2) Rapat Terbatas Pengurus membahas bahan-bahan yang akan diputuskan dalam Rapat Inti Pengurus.

Pasal 14

PELAKSANAAN RAPAT INTI PENGURUS

(1) Rapat Inti Pengurus dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan posisi/jabatan lainnya dibawah Ketua Umum/Wakil Ketua Umum.

(2) Rapat Inti Pengurus memutuskan bahan masalah yang telah disiapkan dalam Rapat Terbatas Pengurus.

Pasal 15

PELAKSANAAN RAPAT PLENO PENGURUS

(1) Rapat Pleno Pengurus diselenggarakan oleh Pengurus (Pusat, Provinsi atau Kab/Kota) dan dihadiri oleh semua Pengurus.

(2) Rapat Pleno Pengurus merencanakan secara rinci keputusan yang telah ditentukan dalam Rapat Inti.

Pasal 16

PELAKSANAAN FORUM KOMUNIKASI

(1) Setiap Pengurus MUKI menyelanggarakan Forum Komunikasi minimum sekali 6 (enam) bulan yang dihadiri oleh:

1) Cendekiawan Kristen, yaitu akademisi.

2) Pakar Kristen, yaitu para ahli dibidangnya, baik karena pengalaman maupun karena penelitian atau sebagai pembicara di berbagai pertemuan.

3) Tokoh Kristen, yaitu yang berpengaruh dikalangan Kristen atau giat memperjuangkan kepentingan Kristen.

4) Pimpinan Gereja, yaitu pimpinan aras Gereja, pimpinan Sinode dan sebagainya.

(2) Topik-topik Forum Komuniksi disiapkan oleh Pengurus MUKI yang terkait dan atau dari pihak peserta.

(3) Hasil-hasil pembicaraan dalam Forum Komunikasi dipublikasikan kepada umat Kristen.

Pasal 17

PELAKSANAAN PERTEMUAN

(1) Pertemuan-pertemuan berupa seminar, loka karya, temu wicara, dialog, diskusi dan sejenisnya diselenggarakan oleh Pengurus yang terkait atau Panitia yang dibentuk untuk itu.

(2) Peserta pertemuan sesuai undangan.

(3) Seminar diselenggarakan untuk menemukan gagasan, ide atau pemikiran untuk dikembangkan menjadi Program Kerja.

(4) Temu Wicara diselenggarakan dengan peserta yang terkait dan sepadan untuk membicarakan berbagai hal, secara bebas sambil mempererat silahturahmi.

(5) Dialog diselenggarakan antara 2 atau lebih pihak atas sesuatu masalah untuk menyamakan persepsi dan menemukan solusi.

(6) Diskusi diselenggarakan secara ilmiah antara ahli dengan peserta lainnya atas sesuatu yang dihadapi.

(7) Loka Karya diselenggarakan untuk melatih peserta tentang sistem atau prosedur yang sedang berlaku.

 

BAB V

Pasal 18

PEMBENTUKAN USAHA DAN JASA

(1) MUKI diharapkan membentuk usaha bersama (pemegang saham adalah Anggota Biasa MUKI), seperti PT, Cafe, Toko serba ada dan sebagainya.

(2) MUKI diharuskan mendorong anggotanya membentuk Koperasi, masing-masing membentuk usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(3) MUKI memfasilitasi anggota memperoleh modal dan keterampilan.

(4) Dari hasil usaha bersama diwajibkan menyisihkan 100% dari keuntungan ke kas MUKI (Pusat 50%, Provinsi 35% dan Kab/Kota 15%).

(5) Bila kondisi keuangan MUKI memungkinkan, maka dapat mendirikan PT atau membeli saham perusahaan yang sedang maju yang menjadi milik MUKI.

 

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 19

(1) Perolehan dana:

1) Perolehan dana dari Pemerintah RI dihimbau melalui tata cara dan prosedur yang berlaku dengan kelengkapan organisasi yang formal.

2) Perolehan dana dari organisasi lain dihimbau mengikuti ketentuan donator (pemberi dana) yang tidak mengikat dan diputuskan dalam Rapat Inti.

3) Perolehan dana dari perorangan yang tidak mengikuti, dihimbau melalui lobby atau rapat.

4) Perolehan dana dari hasil usaha dan jasa diatur tersendiri antara Pengurus MUKI dengan usaha yang dibentuk oleh MUKI.

5) Perolehan dana dari yang lainnya diluar a s/d c pasal ini dibicarakan dalam rapat Inti sebelum diterima.

(2) Penggunaan dana

1) Setiap tahun MUKI menyusun Program Kerja Tahunan yang berisi sasaran dan dana yang dibutuhkan, maka penggunaan dana diikuti dengan Program tersebut.

2) Masalah yang mendadak muncul dan harus ditanggulangi dengan dana, bila diperlukan sampai dengan Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dapat diputuskan oleh Ketum & Waketum, bila Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) diputuskan dengan Sekjen dan Bendum.

3) Dana operasional digunakan untuk:

a. Perkantoran dengan segala keperluannya.

b. Petty cash Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang dapat digunakan oleh Sekjen/Sekretariat.

 

BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 20

(1) Pembubaran dilakukan sesuai hasil Rapat Umum Lengkap atau oleh Pemerintah, karena melanggar ketentuan yang berlaku.

(2) Bila telah ada keputusan dibubarkan baik karena keinginan MUKI sendiri, maupun karena ketentuan peraturan perundang-undangan, maka:

1) Harta benda MUKI berupa uang diserahkan ke Gereja yang terpencil dan kecil yang diputuskan dalam Rapat Inti.

2) Harta benda berupa aset dilelang dan hasilnya diserahkan seperti butir (a) diatas.

 

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditampung dan ART ini akan disempurnakan kemudian.

Pasal 22

ART ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh Pengurus MUKI Prov. DKI Jakarta periode Tahun 2011-2016.

 

Jakarta, 15 Mei 2013

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

 

Ir. Drs. Bonar Simangunsong, SE, MSc Drs. Joni Pidel Patandung, MM

Laksma TNI (Pur)

 

 

 
| Pelayanan MUKI
Aliansi Kebangsaan Bentuk Pemimpin Kehidupan
Jumat, 14 Desember 2012 14:56

Aliansi Kebangsaan yang beranggotakan FKPPI, Partai Golongan Karya, dan YSNB menyelenggarakan dialog kebangsaan secara mandiri untuk pertama kalinya. Dialog yang dihadiri berbagai kalangan, ormas, pelajar, mahasiswa, cendikia, polititisi, pemerintahan dan birokrat, termasuk insan pers tersebut dilaksanakan Kamis (13/12) di Jakarta Convetion Center (JCC), Jakarta.

 
| Pelayanan MUKI
Era Reformasi Era kemunduran Nilai Nasionalisme
Jumat, 14 Desember 2012 14:47

Mukinews.com - Ketua Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, Iman Sunario, usai acara dialog kebangsaan yang diadakan Aliansi Kebangsaan pada medio Desember di JHCC Jakarta, kepada Mukinews.com menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut merupakan pembicaraan akhir  tahun, yang dilakukan komponen aliansi kebangsaan yaitu YNSB, FKPPI, dan Partai Golkar.

 
Sejarah | Tentang MUKI
Sejarah MUKI
Minggu, 25 November 2012 12:48
RINGKASAN SEJARAH MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA (MUKI)
PROV. DKI JAKARTA
1. Pemberi Nama
Atas nama Kepala Pembimas Kristen Depag, Kanwil DKI Jakarta oleh Bapak Bernard Sirait, SPAK dengan surat No. KW.09.7/BA.01.1/4130/2005, tanggal 30 Juni 2005, diarahkan menggunakan nama: Majelis Umat Kristen Indonesia, karena untuk kepentingan DKI Jakarta, maka ditambahkan Provinsi DKI Jakarta.
2. Berdiri
1 Desember 2005 ditandatangani 7 aras Gereja tingkat DKI. Diresmikan pada tanggal 19 Desember 2005, dihadiri utusan Dirjen Bimas Kristen, Depag dan Pembimas Kristen, Depag Kanwil DKI Jakarta di gereja Advent, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Masa kerja tahun 2005-2008. Dipilih Bonar Simangunsong sebagai Ketua Umum, kemudian Ketua Umum membentuk Pengurus lengkap dengan Sekum Rudy Nainggolan.
3. Sifat Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
4. Fungsi
Fungsinya antara lain memberdayakan umat Kristen dan menghimbau Pemda DKI membangun Christian Center di DKI untuk umat Kristen serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota MUKI serta masyarakat sekelilingnya.
5. Pendaftaran Pemda DKI
Sebagai persayaratan ormas harus didaftarkan ke Badan Kesbangpol DKI Jakarta dan diperoleh “Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi” dengan No. Investaris: 17/STTPKO/KA/V/2006, tanggal 31 Mei 2006.
6. Perubahan I
a. Masa kerja Pengurus I, periode 2005-2008 selesai. MUKI Prov. DKI Jakarta praktis pasif dan tidak ada yang memperhatikan. Terutama tidak memiliki dana dan tidak ada dukungan dari manapun.
b. Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Fraksi Hanura Damai Sejahtera mendorong diteruskan perjuangan MUKI Prov. DKI Jakarta, terutama pendirian Christian Center. Maka “AD/ART” MUKI Prov. DKI Jakarta, yaitu kesepakatan aras Gereja tingkat DKI diperbaharui dan berhasil 4 dari 7 pendiri menandatangani. Secara demokrasi, 4 yang tanda tangani dari 7 sah sudah meneruskan MUKI Prov. DKI Jakarta. Masa kerja berubah dari 3 (tiga) menjadi tahun ke 5 (lima) tahun. Bonar Simangunsong diangkat lagi menjadi Ketua Umum. Ketua Umum membentuk Pengurus lengkap dengan Sekum Samuel Cahyadi, kemudian Sekum berubah menjadi Sekjen dan Sekjennya adalah Mahli Sembiring, dilanjutkan oleh Sarah Fifi.
7. Aktivitas
a. Pada 18 Juni 2011 diselenggarakan Seminar “Bhinneka Tunggal Ika” di Hotel Grand Cempaka, Jakarta.
b. Selama bulan September s/d Desember 2011 diselenggarakan 10 kegiatan dengan dana hibah dari Pemda DKI Jakarta.
c. Pelaksanaan Program Kerja MUKI Tahun 2011. Salah satu kegiatan adalah pembuatan AD/ART. Diaudit oleh Akuntan Publik dan hasilnya diserahkan ke Pemda DKI Jakarta..
d. Program Kerja MUKI Tahun 2012 sedang berjalan, selesai awal Desember 2012, antara lain yang terakhir Pembentukan MUKI Pusat melalui akte Notaris, kemudian dilanjutkan dengan Pembentukan Pengurus MUKI Pusat. MUKI Prov. DKI Jakarta gabung dengan MUKI Pusat. Juga dibentuk Koran on-line Mukinews.com dan sudah aktif.
8. Perubahan II
MUKI dibentuk dengan akte Notaris, didirikan perorangan dan MUKI Prov. DKI Jakarta gabung dengan MUKI. Akte telah dibuat oleh Notaris Jelly Eviana, SH, MH pada tanggal 28 Desember 2012 di Jakarta dengan No. 25 Akte berisi Anggaran Dasar dan Pengurus Pusat dibentuk sesuai dengan itu. Pengurus Pusat MUKI dengan Susunan Organisasinya yang pertama, dilengkapi dengan Penasehat dan Pengawas seperti terlampir. MUKI mempunyai Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota. Di ibukota NKRI, yaitu DKI Jakarta, tidak ada Pengurus Kabupaten/Kota.
Ketua Umum Pengurus Pusat MUKI yang pertama adalah Bonar Simangunsong dan Ketua Umum membentuk Pengurus Pusat lengkap dilanjutkan dengan Pembentukan Penasehat dan Pengawas dengan Sekjen Jacobus K. Mayang Padang.
9. Rencana Kerja Pengurus Pusat MUKI Tahun 2013
a. Melengkapi kepengurusan lengkap dengan Penasehat dan Pengawas.
b. Menyiapkan kantor sekretariat lengkap dengan peralatannya.
c. Mengurus Surat-surat yang diperlukan, seperti domisili dan izin-izin sesuai ketentuan.
d. Membentuk Pengurus Provinsi melalui menunjukan seseorang dengan surat mandat yang diharapkan terbentuk minimum di 17 Provinsi dan selesai sebelum September 2013.
e. Menyelenggarakan Deklarasi dan pelantikan semua Pengurus Pusat dan Pengurus Provinsi paling lambat bulan Oktober 2013.
f. Memperkenalkan MUKI ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelbagai ormas, gereja-gereja dan umat Kristen.
g. Mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak membicarakan kepentingan bersama dan bangsa.
Jakarta, 15 Mei  2013
Penyusun
Ir. Drs. Bonar Simangunsong, SE, MSc
Laksma TNI (Pur)
SEJARAH BERDIRINYA MUKI
Pada awalnya timbul gagasan dari Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ)  yang pada saat itu Ketua Umum adalah Bonar Simangunsong dan Sekretaris Umum adalah Theophilus Bella untuk meminta kepada pemda DKI agar diberikan suatu pusat Kristiani (Christianity Center) mengikuti terbentuknya Islamic Center yang didirikan oleh pemda DKI di Kramat Tunggak Jakarta Utara seluas 11,1 Ha tahun 2001 dan diberikan untuk digunakan umat Islam. Saat ini Islamic Center sudah 13 Ha lebih.
Mengingat umat Kristiani (Katholik dan Kristen) adalah bagian integral dari bangsa ini, maka FKKJ merasa berhak juga meminta kepada pemda DKI hal yang sama tetapi dengan porsi yang proporsional. Untuk memperjuangkan hal tersebut FKKJ mengirimkan surat nomor 05/FKKJ/S/VII/01 tanggal 6 Juli 2001 dan nomor 12/FKKJ/S/VIII/01 tanggal 23 Agustus 2001 kepada Bapak Gubernur DKI. Kedua isi surat tersebut pada dasarnya menghimbau Pemda DKI agar umat Kristiani diperhatikan oleh pemerintah DKI seperti juga yang umat lainnya.
Gubernur menugaskan kepada staf dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) untuk menjawab permohonan tersebut dan memang jawaban belum ada. Walaupun belum ada jawaban yang pasti FKKJ mengirimkan surat kepada delapan interdenominasi yaitu (menurut abjad):
1. Advent,
2. Bala Keselamatan,
3. Baptis,
4. Keuskupan Agung Jakarta,
5. Orthodoks Indonesia,
6. PGI,
7. PGPI,
8. PII,
Maka pada tanggal 10 Juli 2003 telah diterbitkan surat kesepakatan bersama No. 01/SKB/P-3KJ/VII/02 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Pusat Kristiani (Christianity Center) Jakarta disingkat P-3KJ. Yang hadir menandatangani SKB tersebut adalah dari Advent, Bala keselamatan, Baptis, Katholik, Orthodok, PGI, PGPI dan PII, semua tingkat Jakarta. Ketua P-3KJ adalah Bonar Simangunsong dan Sekretaris adalah Shepard Supit.
Selanjutnya disusun usulan proyek pembangunan Pusat Kristiani Jakarta pada tanggal 26 November 2002. Usulan tersebut dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta dengan surat No. 011/XI/SKB/P-3KJ/02 tanggal 26 November 2002. FKKJ juga menghimbau interdenominasi gereja-gereja tingkat DKI Jakarta untuk mengirim surat ke Gubernur DKI Jakarta dengan maksud yang sama yaitu membangun Pusat Kristiani Jakarta. Sebagai tanggapan atas surat tersebut pemda DKI dalam hal ini Biro Administrasi Kesejahteran Mayarakat mengadakan rapat pada hari Rabu, 5 Februari 2003 pukul 10.00 WIB dengan surat undangan No. 0116/073.55 tanggal 30 Januari 2003. Pada pertemuan tersebut dari pihak DKI hadir:
a. Bapak Fauzi mewakili Gubernur a.n. Ka. Dinas Bintal dan Kesos Prov. DKI Jakarta.
b. Bapak Simbolon mewakili Kepala Kantor Tata Bangunan dan Gedung Prov. DKI Jakarta.
c. Perwakilan dari Ka. Bakesbang Prov. DKI Jakarta.
d. Perwakilan Staf Dinas Bintal dan Kesos. Prov. DKI Jakarta.
e. Dari FKKJ/P-3KJ hadir 6 (Enam) orang.
Isi pertemuan antara lain:
1. Bapak Simbolon yang mewakili Kepala Tata Bangunan Prov. DKI menjelaskan: Alokasi lahan yang dapat diajukan kepada Bapak Gubernur dalam rangka mendukung pembangunan Pusat Kristiani Jakarta, antara lain ialah Kompleks Boker, Pasar Rebo Jakarta Timur.
2. Perwakilan Bakesbang Prov. DKI Jakarta menjelaskan semua usul untuk membangun Persatuan dan Kesatuan bangsa disambut baik dan didukung.
3. Bapak Fauzi yang mewakili Gubernur selaku atas nama Dinas Bintal dan Kesos. Prov. DKI Jakarta menjelaskan:
a) Religius Center sangat cocok sebagai wadah penghubung baik antar sesama umat beragama maupun antara umat beragama terhadap pemerintah/Pemda Prov. DKI Jakarta dan terhadap masyarakat umum.
b) Kompleks Boker dapat diputihkan baik untuk kegiatan olah raga maupun untuk kegiatan religius.
c) Kompleks diatas akan kami usulkan kepada Bapak Gubernur untuk dialokasikan sebagai tempat/lahan Religius Center dimana umat beragama minus muslim dapat tertampung seperti untuk pembangunan Pusat Kristiani Jakarta berdasarkan usul P-3KJ dan FKKJ sebagai tindak lanjut dari disposisi Bapak Gubernur atas usul diatas.
Pertemuan dengan pemda DKI dilanjutkan dengan anggota DPRD Komisi E DKI Jakarta Bapak Lambertus dari PDI-P dengan memperoleh beberapa informasi sebagai berikut:
1. Pemda DKI akan mengeluarkan sejumlah dana untuk Religius Center termasuk didalamnya Christianity Center.
2. Ternyata sebelum FKKJ/P-3KJ mengusulkan adanya Christianity Center Pemda DKI sudah merancangkan adanya Christianity Center, tetapi karena tidak ada yang memperjuangkannya akhirnya rencana tersebut tidak pernah menjadi kenyataan.
3. Masalah tanah yang ada di Pasar Rebo yang semula direncanakan untuk Christianity Center ternyata dalam APBD DKI akan menjadi Sport Center.
P-3KJ mengirim surat ke Gubernur DKI pada tanggal 4 Agustus 2003 No. 13/S/P-3KJ/VIII/03 yang isinya untuk mendorong pelaksanaan program Religius Center DKI berdasarkan APBD DKI 2003. Surat tersebut dilampiri dengan Program Kerja Pusat Kristiani, rencana awal cetak biru Pusat Kristiani dan organisasi yang akan mengelola Pusat Kristiani tersebut.
Walaupun P-3KJ kembali mengirimkan surat pada tanggal 8 September 2004 No. 03/P-3KJ/IX/04 untuk meminta audiensi sekaligus memberitahukan adanya perubahan susunan organisasi, dan untuk lebih menggugah Pemda DKI menanggapi surat-surat P-3KJ sebelumnya, maka P-3KJ mengirimkan surat kepada Ketua DPRD DKI tanggal 21 Maret 2005 No. 01/S/P-3KJ/III/05 dengan tembusan ke Gubernur dan anggota DPRD DKI. Yang menanggapi keinginan umat Kristiani akan Pusat Kristiani tersebut melalui P-3KJ, hanya Bapak Lambertus dari PDI-Perjuangan beragama Katholik.
Sebagai tindak lanjut konkrit pembentukan lembaga yang mewakili 7 interdenominasi gereja-gereja tingkat DKI, maka Pembimas Kristen a/n. Kepala Kanwil Depag DKI mengirimkan surat dengan No. KW.09.7/BA.01.1/4130/2005 tanggal 30 Juni 2005 (sesuai lampiran-1) yang ditujukan kepada FKKJ untuk membentuk Majelis Umat Kristen oleh Pengurus 7 aras Gereja Kristen di Provinsi DKI Jakarta ditambah FKKJ dan Majelis ini yang mengurus Christian Center. Maka FKKJ mengundang lagi 7 aras Gereja tingkat DKI dan membuat kesepakatan secara formal tertulis dan membentuk Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta disingkat MUKI Prov. DKI Jakarta pada tanggal 1 Desember 2005 , yaitu “Kesepakatan Bersama Membentuk Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta” (sesuai lampiran-2).
MUKI Jakarta diresmikan sendiri oleh aras-aras gereja pada tanggal 19 Desember 2005 di Gereja Advent Jl. Gatot Subroto dan dihadiri oleh utusan Dirjen Bimas Kristen Depag dan dari Pembimas Kristen, Kanwil Depag DKI. MUKI Prov. DKI, dan melantik Ketua Umum Bonar Simangunsong dan Sekreatris Umum Rudy Nainggolan. Kemudian MUKI didaftarkan ke kantor Badan Kesatuan Bangsa, Provinsi DKI Jakarta dan diberi “Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi” dengan No. Inventarisasi: 17/STTPKO/KA/V/2006, tanggal 31 Mei 2006 (sesuai lampiran-3). Masa kerja kepengurusan MUKI Prov. DKI Jakarta adalah 2005-2008. Namun selama masa kerja kepengurusan ini, tidak ada aktivitas yang berarti dan tidak ada dukungan dari siapa pun, tetapi semangat untuk memperoleh Christian Center tetap menyala. Karena masa kerja Pengurus MUKI Prov. DKI Jakarta sudah lewat, maka lembaga ini nyaris terlupakan. Namun setelah Pemilu tahun 2009, ada beberapa kader Partai Damai Sejahtera (PDS) yang terpilih jadi anggota DPRD DKI Jakarta yang memberi semangat memperjuangkan Christian Center setelah mendengar riwayat perjuangan ini.
Pengurus MUKI DKI Jakarta yang sudah habis masa kerjanya itu, mantan Ketua Umum menghubungi aras Gereja tingkat DKI yang mendirikannya. Yang memberi tanggapan  yang paling bersemangat adalah Prof. DR. Karel Waas dari Gereja Orthodoks mendorong dan yang memberi tanggapan hanya 4 dari 7 aras Gereja tingkat DKI dan menandatangani kesepakatan, yaitu “Perubahan Kesepakatan Bersama, tanggal 1 Desember 2005 antar Interdenominasi Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Kristen Tingkat Provinsi DKI Jakarta, tentang Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta” (sesuai lampiran-4) tanggal 18 Agustus 2010. Secara demokrasi, maka MUKI Prov. DKI dapat berdiri lagi dengan formasi yang lebih besar dan masa kerja 5 (lima) tahun. Ketua Umum dipilih Bonar Simangunsong dan Ketua Umum memilih Samuel Cahyadi sebagai Sekretaris Umum. Kemudian semua Pengurus sepakat merubah jabatan Sekretaris Umum menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) agar sesuai organisasi MUKI, yaitu Ormas. Samuel Cahyadi mengundurkan diri dan Ketua Umum memilih Mahli Sembiring menjadi Sekjen. Kemudian Mahli Sembiring mengundurkan diri dan Ketua Umum sesuai kewenangan Ketua Umum menunjuk Sarah Fifi menjadi Sekjen.
MUKI Prov. DKI terus mengadakan pendekatan dengan Pemda DKI dan DPRD-DKI dan tanggapan yang sangat mendukung diberikan oleh Fraksi Hanura Damai Sejahtera DPRD-DKI (sesuai lampiran-5).
Perjuangan pembangunan Christian Center diteruskan bekerjasama dengan 15 (lima belas) anggota DPRD DKI yang beragama Kristen dan Khatolik dengan surat tanggal 15 Maret 2011 (sesuai lampiran-6) dan tanggal 9 Juni 2011 (sesuai lampiran-7) yang ditujukan ke Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Demi masa depan MUKI Prov. DKI Jakarta, kesepakatan 4 (empat) aras Gereja yang menghidupkan kembali ormas ini, menyerahkan sepenuhnya kepada Pengurusnya untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan segala sesuatunya agar MUKI Prov. DKI Jakarta terus hadir sebagai ormas Kristen dan memperjuangkan aspirasi umat Kristen serta menjadi mitra Pemerintah. Juga memperjuangkan keadilan dan menyatakan kebenaran buat semua orang. MUKI membawa nilai-nilai Kristiani yang universal dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya yang universal juga, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri. Salah satu ketentuan dalam AD/ART MUKI Prov. DKI Jakarta menyebutkan, bila MUKI dibentuk dengan akte Notaris dengan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan selanjutnya, maka MUKI Prov. DKI Jakarta akan melebur dengan MUKI yang baru tersebut.
Akhirnya disepakati membentuk MUKI Pusat dengan Akte Notaris (sekaligus menjadi bahan Anggaran Dasar) No. 25, tanggal 28 Desember 2012 oleh Notaris Jelly Eviana, SH, MH dan menyusul MUKI Provinsi lainnya, selain MUKI Prov. DKI Jakarta yang sudah lebih dulu berdiri sebagai Pengurus Provinsi DKI Jakarta MUKI.
Susunan organisasi diubah menjadi MUKI saja, kemudian Pengurusnya yang distratakan, yaitu Pengurus Pusat (P. Pus), Pengurus Provinsi (P. Prov.) dan Pengurus Kabupaten/Kota (P. Kab/Kot). Diawal kepengurusan P. Pusat, formatur yang dibentuk memilih Ketua Umum sepakat menunjuk Bonar Simangunsong  sebagai Ketua Umum, kemudian yang bersangkutan membentuk P. Pusat sesuai kewenangan yang ditentukan dalam akte notaris dan mengangkat Jacobus K. Mayang Padang sebagai Sekjen (susunan Pengurus Pusat MUKI (sesuai lampiran-8). P. Pus yang baru ini diberi masa kerja 3 (tiga) tahun terhitung terbentuknya P. Pus untuk menyiapkan seluruh jajaran Pengurus MUKI semampunya, kemudian menyelenggarakan Rapat Umum Nasional (RUN) MUKI pertama untuk memilih Ketua Umum selanjutnya.
MUKI sebagai lembaga ormas akan bekerjasama dengan dan menjadi mitra Pemerintah, demikian juga dengan ormas-ormas lainnya untuk bersama-sama memberdayakan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan anggota-anggotanya dan masyarakat sekelilingnya demi terbentuknya masyarakat Indonesia yang tertib, rukun, damai, taat pada peraturan perundang-undangan dan bersatu. Masyarakat yang demikian diharapkan akan dapat bekerja lebih berhasil, akhirnya lebih sejahtera dan maju dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 dengan Semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Dan untuk itu kita umat Kristen DKI Jakarta patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Pemda DKI Jakarta, walaupun sampai saat Sejarah MUKI ini dituliskan, Christian Center belum dibangun.
Kemudian pada tanggal 28 Desember 2012, MUKI didirikan dengan Akte Notaris oleh Notaris Jelly Eviana dengan No. 25 yang berisi nama pendiri, pengangkatan Ketua Umum pertama di Pengurus  Pusat MUKI untuk masa kerja 3 (tiga) tahun mempersiapkan MUKI yang profesional, yang mampu memberdayakan umat Kristen dan masyarakat sekelilingnya serta menyampaikan aspirasi  dan kepentingan anggota serta masyarakat sekelilingnya ke pihak-pihak yang terkait dan menjadi mitra Pemerintah serta ormas yang lain. Dengan pertolongan Tuhan dan perjuangan bersama umat Kristen sebagai satu kesatuan dan bekerjasama dengan Pemerintah dan ormas-ormas lainnya, Misi MUKI akan terlaksana dengan baik untuk mencapai Visi MUKI.
Jakarta, 15 Mei 2013
Penyusun
Ir. Drs. Bonar Simangunsong, SE, MSc
Laksma TNI (Pur)
 
Struktur | Tentang MUKI
Struktur Organisasi
Minggu, 25 November 2012 11:53

KESEPAKATAN BERSAMA

MEMBENTUK MAJELIS UMAT KRISTEN INDONESIA

PROVINSI DKI JAKARTA

 
| Tentang MUKI
Opini, Saran dan Kritik Tentang MUKI
Minggu, 11 November 2012 07:53

Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) merupakan organisasi yang terbuka akan saran, kritik, masukkan dan lainnya untuk memajukan organisasi, umat dan bangsa. Majelis Umat Kristen Indonesia mempersilahkan kepada semua pihak untuk memberikan opini, saran dan kritik kepada MUKI dengan mempergunakan form dibawah ini.

 
| Pelayanan MUKI
Generasi Muda Mesti Waspada Terhadap Pengaruh Global Negatif
Rabu, 31 Oktober 2012 20:54

Ilustrasi: Generasi Muda Mesti Waspada Terhadap Pengaruh Global NegatifSelasa, 29 Oktober lalu, MuKI DKI Jakarta mengadakan acara Diskusi dengan Tokoh dan Ormas Pemuda Serta Pemberdayaan Generasi Muda Kristen. Pada dialog yang diselenggarakan 30 Oktober 2012 lalu mengambil topik: ‘Pengaruh Lingkungan Global Terhadap Generasi Muda Kristiani’. Pada kesempatan itu Ketua Umum MUKI DKI, Bonar Simangungsong menyampaikan sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekjen MUKI DKI, Sarah Vivi, berikut petikannya:

 
| Pelayanan MUKI
Membangun Karakter Pemuda Indonesia
Rabu, 31 Oktober 2012 19:30

Untuk kesekian kali MUKI DKI Jakarta menggelar acara Diskusi dengan Tokoh dan Ormas Pemuda Serta Pemberdayaan Generasi Muda Kristen. Pada dialog yang diselenggarakan 30 Oktober 2012 lalu mengambil topik: ‘Pengaruh Lingkungan Global Terhadap Generasi Muda Kristiani’. Banyak tokoh yang hadir diantaranya, Mandir Ahmad Syafei, Kepala Biro Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan,  Kemenpora.

 
| Pelayanan MUKI
Dr Eggi Sudjana SH,MSi
Kamis, 18 Oktober 2012 16:31

Dr Eggi Sudjana SH,MSiKonflik Timbul akibat Perilaku Tidak jujur dan Tidak Adil.

Medio Oktober lalu, Majalis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Jakarta menggelar acara forum dialog antara umat beragama dengan topik “Membangun Kehidupan yang Harmonis Diantara Masyarakat Pluralis”. Salah satu tokoh muda Islam yang hadir sebagai pembicara adalah Dr Eggi Sudjana SH, Msi.

 
MulaiSebelumnya12BerikutnyaAkhir

Halaman 1 dari 2