Iklan by MUKI

Renungan

KEMENANGAN YANG ABADI

KEMENANGAN YANG ABADI, Lukas 24:1-9

Shalom saudara(i). Minggu prapaskah mengingatkan bersiap sambut hari kemenangan. Ada enam lilin dinyalakan serentak dan dimatikan satu tiap minggu sampai tiba minggu sebelum Jumat Agung. Paskah merupakan lanjutan peristiwa dari minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Sunyi. Peristiwa ini saling terkait satu dengan lainnya. Paulus menulis: “Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci;” (I Korintus 15:3-4). Paskah peristiwa terbesar dalam sejarah dan menyakinkan bahwa Kristus telah disalibkan dan telah mati dan telah dikuburkan dan telah bangkit pada hari ketiga. Bangkit artinya memenangkan kuasa alam maut. Kematian bukan akhir hidup, tetapi dimulainya kehidupan lain yang berbeda. Lukas menulis secara rinci tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus.

Selanjutnya...

Renungan Singkat

"Cinta bisa buat orang bahagia; uang bisa buat dunia berputar; tapi sahabat... ah, itu yang buat hidup lebih hidup."

Tanpa Nama

Kristen | Opini
Pentingnya Peranan Ormas dan Undang-undangnya PDF Cetak E-mail Dibaca: 4300
PostAuthorIcon Ir.Drs.Bonar Simangunsong SE MSc    PostDateIcon Jumat, 28 Juni 2013 12:58

Peranan Ormas
Manusia itu monodualistik. Demikian ungkapan yang muncul pada saat Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di Istana Bogor tahun 1990-an. Artinya manusia itu mempunyai 2 sisi yang tidak terpisahkan, tetapi sangat berbeda. Yang pertama adalah tentang keleluasaan pribadi (privacy), seperti di rumah sendiri atau ditempat harta milik lainnya. Dalam kebebasan pribadi tersebut selama tidak mengganggu orang lain adalah haknya pribadi dan tidak boleh diganggu gugat. Manusia itu bebas berbuat apa saja dalam kebebasan pribadinya yang mungkin saja aneh bagi orang lain dan mungkin merugikan diri sendiri. Namun tidak dapat digugat, karena tidak ketahuan. Dalam hal inilah pentingnya peranan iman, karena bagi orang beriman segala sesuatu diketahui oleh Tuhan, maka orang beriman mestinya tidak melakukan hal yang aneh-aneh yang bertentangan dengan agama.

Yang kedua adalah manusia itu tidak mungkin hidup sendiri, maka dia adalah anggota masyarakat. Masyarakat jumlah jenisnya dan jumlah anggotanya makin banyak. Manusia berkembang sejak ribuan tahun sampai dengan tahun 1830 populasi dunia hanya satu milyar. Tetapi sekarang hanya dalam hampir 200 tahun kemudian jumlah manusia sudah mencapai tujuh milyar. Manusia itu mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang terus meningkat, maka kalau tidak berada dalam organisasi, yaitu negara, masyarakat dan sebagainya pasti akan kacau. Demikian juga kalau negara tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang lengkap juga akan kacau. Dalam suatu negara seharusnya peraturan perundang-undangannya harus lengkap dan terkait konsisten satu sama lain membentuk sistem yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan. Jumlah manusia dan kebutuhannya yang terus bertambah itu mengakibatkan persaingan yang luar biasa memperebutkan sumber daya  yang makin langka dan mahal.

Dari segi lain, negara adalah lembaga kekuasaan yang didelegasikan kepada Pemerintah. Dari awal terbentuknya negara, kekuasaan itu sering disalahgunakan, cenderung otoriter dan melanggar HAM. Maka masyarakat bergerak membentuk masyarakat sipil (Civil Society) untuk mengimbangi kekuasaan Pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan menggunakan hukum. Masyarakat sipil terbentuk terutama dari kehadiran organisasi kemasyarakatan (Ormas). Ormas menjadi kelompok penekan (pressure group) terhadap penyalahgunaan kekuasaan, suatu kontrol sosial. Namun bila masyarakat sipil terlalu kuat, seperti pada saat reformasi ini, maka terjadi anarkisme, masyarakat seenaknya bertindak di tempat-tempat umum. Unjuk rasa seenaknya, menduduki jalan, lapangan terbang, bahkan merusak harta benda dan sepertinya Pemerintah membiarkan.

Rakyat, bangsa dan negara sering mengalami kesulitan perekonomian dan sering berakibat kepada pengangguran, akhirnya kepada kemiskinan. Apalagi bagi rakyat dan bangsa yang tidak mampu bersaing, walaupun sumber daya alamnya cukup kaya, seperti Indonesia, juga mengalami kemiskinan. Masyarakat yang tidak mampu bersaing, karena tidak mempunyai kompetensi yang memadai. Bahkan walaupun kompetensi cukup, kalau masyarakat tidak mempunyai konsep dan jaringan kehidupan tetap saja akan ketinggalan, maka kompetensi (keahlian, kepandaian, keterampilan, pengetahuan) dengan konsep dan jaringan kehidupan harus terbentuk pada masyarakat, sehingga bangsa dan negara akan maju. Manusia unggul akan hadir, kalau menguasai ke-3 faktor tersebut (menurut Rosabeth Moss Kanter, 1995, pemain kunci dalam ekonomi global adalah masyarakat yang memiliki 3 C, yaitu 1) Concept, 2) Competence dan 3) Connection/networking).

Kemudian mengglobalisasi pasar bebas yang ternyata saat ini sedang mengalami cobaan, terutama di Eropa. Pasar bebas memberi peluang besar kepada orang dan perusahaan yang memiliki modal atau kaya dan yang miskin tetap saja berjalan ditempat. Lagi-lagi masyarakat sipil memberikan andilnya menggerakkan pasar berpihak kepada buruh, petani dan masyarakat lainnya dengan melakukan penekanan. Fungsi Ormas meningkat, tadinya mendukung masyarakat sipil mengimbangi peran kekuasaan Negara (Pemerintah), kemudian pasar. Agar masyarakat sipil cerdas dan terampil melakukan fungsinya, maka ke-3 faktor (kompetensi, konsep dan jaringan) harus ditingkatkan, membentuk manusia unggul. Bagi bangsa Indonesia yang religious, perlu ditambah dengan factor ke-4, yaitu beriman, sehingga bangsa Indonesia unggul dan menjadi berkat bagi bangsa lain, rela membantu bangsa lain.

Pemerintah wajib membina dan membimbing masyarakatnya membentuk ketiga hal tersebut, namun karena keterbatasan berbagai hal terutama jumlah pegawai (di Indonesia PNS) tetap saja tidak mungkin mengangkat masyarakat ke level yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembinaan dan pembimbingan yang dimaksud, yaitu masyarakat membentuk Ormas yang ditopang oleh pemerintah.

Saat ini Ormas tugasnya pertama-tama membina dan membimbing anggotanya dan masyarakat sekelilingnya. Yang kedua, menyampaikan aspirasi dan kepentingan anggotannya dan masyarakat sekelilingnya kepada pemerintah atau pihak lainnya yang terkait. Selanjutnya Pemerintah membina dan membimbing Ormas, maka terdapat serangkaian pembinaan dan pembimbingan yang bertingkat, yaitu Pemerintah terhadap Ormas dan Ormas terhadap anggotannya dan masyarakat sekelilingnya. Ormas akhirnya memperoleh tugasnya yang mulia, yaitu membina dan membimbing anggota dan masyarakat sekelilingnya, meningkat dari tugasnya dimasyarakat sipil yang tadinya ikut mengimbangi kekuasaan Pemerintah dan pasar. Walaupun Pemerintah membina dan membimbing Ormas, maka Ormas tidak harus tunduk dan mengikuti apa saja kehendak Pemerintah. Ormas harus tetap jadi penyeimbang kepada kekuasaan Pemerintah dan pasar. Oleh karena itu, Ormas yang menjadi organisasi sayap parpol tidak layak mendapat dukungan Pemerintah, karena kalau parpol yang bersangkutan jadi pemenang Pemilu (jadi penguasa), tentu saja fungsi Ormas tersebut tidak akan dapat melakukan kontrol sosial kepada parpol yang sedang berkuasa yang induk Ormas tersebut.

Ormas muncul dengan istilah Non Governmental Organization (NGO) di PBB pada tahun 1945. Tetapi di Indonesia sudah muncul Ormas yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu Muhammadyah pada tahun 1912 dan NU pada tahun 1926. Sayangnya pemunculan kedua Ormas ini yang berbasiskan agama Islam tidak diikuti oleh masyarakat lainnya. Sehingga peranan Ormas di Indonesia masih kurang dirasakan, pada hal sangat diperlukan. Di Amerika Serikat terdapat sekitar 1,5 juta Ormas, di Rusia sekitar 277 ribu Ormas dan di India sekitar 3,3 juta Ormas, artinya sekitar 1 Ormas untuk 400 orang India. Di Indonesia hanya 65.577 Ormas untuk 240 juta masyarakat Indonesia, artinya 1 Ormas untuk 3,8 juta lebih orang Indonesia.

Fungsi Ormas itu sangat penting, dapat diarahkan kepada kepentingan, seperti tertib membayar pajak, tertib lalu lintas, tertib hukum, tertib antri, tertib buang sampah, tertib unjuk rasa, anti merokok, anti kekerasan, membentuk kerukunan, kedamaian dan sebagainya dari semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu juga Ormas dapat membina dan membimbing anggota dan masyarakat sekelilingnya tentang pertanian, peternakan, bisnis, keterampilan bekerja, wirausaha dan sebagainya. Skandinavia yang masyarakatnya rukun, damai dan berpenghasilan tinggi, konon setiap warga masyarakat memasuki 5-6 Ormas dan jelas sekali memberi andil dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentu tidak dapat dipungkiri, bahwa wajib militer di negara-negara maju ikut mendorong kemajuan bangsa dari sudut disiplin dan komitmen bekerja dan terlebih lagi cinta tanah air, sehingga sungguh-sungguh memajukan dan membela negaranya.

Ormas sebagai organisasi nirlaba membutuhkan dukungan, baik berupa dana, peralatan perkantoran, maupun berupa pelatihan dan pembinaan pengurusnya berupa keterampilan manajemen, organisasi, adminstrasi dan sebagainya.

Bagi negara maju yang kemampuan rakyatnya cukup tinggi dapat mendukung Ormasnya berupa iuran bulanan, hibah dan sebagainya. Tapi bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia akan sulit Ormas berkembang tanpa dukungan pemerintah.

Semestinya Indonesia sangat membutuhkan Ormas untuk membina dan membimbing anggota dan masyarakat sekelilingnya agar tragedi bangsa Indonesia teratasi, setidaknya berkurang. Tragedi tersebut berupa pelanggaran lalu lintas, lampu merah diterobos oleh masyarakat; jalur khusus bus (busway) dilalui mobil dan motor masyarakat, pada hal dilarang; masyarakat unjuk rasa yang merusak harta benda, bahkan menduduki lapangan terbang; masyarakat melakukan sweeping yang mestinya dilakukan oleh polisi; penjual dan pemakai narkoba merajalela. Tentu terbentuknya masyarakat yang rukun, damai, anti narkoba dan anti kekerasan tidak cukup melalui pembinaan dan pembimbingan Ormas, tetapi juga dimulai dari anak-anak di rumah dan sekolah, juga penegakan hukum yang menjamin yang bersalah mendapat hukuman yang setimpal. Namun Ormas dapat melakukan peran yang lebih sentral untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pembinaan dan pembimbingan anggota dan masyarakat sekelilingnya oleh Ormas dapat pula mengejar ketertinggalan di sektor Ekonomi. Menurut Ir. Ciputra dalam bukunya Quantum Leap, jangan harap negara akan meningkat perekonomiannya dengan signifikan, bila wirausahawan (entrepreneur) kurang dari 2% dari jumlah bangsanya. Di Indonesia hanya terdapat, menurut buku tersebut, 0,18%, suatu jumlah yang rendah. Dan menurut DR. Jeffry Winters dalam salah satu seminar di Hotel Mulia, jangan harap suatu bangsa akan keluar dari kemiskinan, kalau tingkat perekonomian tidak pernah mencapai 10%.

Maka dalam hal ini, fungsi Ormas di Indonesia dapat diarahkan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu membentuk wirausahawan secara gerakan nasional bersama-sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, perusahaan-perusahaan, serikat buruh dan sebagainya. Ir. Ciputra khusus mendirikan University of Entrepreneurship Center dan kiranya dapat diajak menjadi motor Gerakan Ekonomi Masyarakat tersebut, yaitu UMKM dan Koperasi.

Lebih luas lagi, Ormas dapat diarahkan untuk membangun bangsa dan karakter bangsa (National Building & Character Building). Tragedi saat ini yang masyarakatnya banyak kendala, pemimpin-pemimpinnya pun banyak masalah, seperti korupsi, melawan hukum, pemakai narkoba, melalaikan tugas dan tidak rela kalah dalam pilkada. Kita hanya memperhatikan pemimpin yang bermasalah, kurang memperhatikan siapa sebelumnya pemimpin itu, yaitu masyarakat dengan masalah juga. Kelihatannya dari masyarakat yang demikian, siapa pun yang muncul menjadi pemimpin, akan mempunyai masalah. Bukankah sudah waktunya perhatian lebih besar kepada kondisi masyarakat ini? Dengan demikian fungsi Ormas makin penting perannya untuk melakukan National Building dan Character Building. Maka bagi Indonesia Ormas mutlak diperlukan.

Masyarakat Sipil
Termologi civil society atau masyarakat sipil berasal dari bahasa Latin, Societas Civilis. Maknanya mirip dengan istilah dalam bahasa Yunani kuno, yaitu politike koinona. Pada awalnya bangsa Romawi dan Yunani mengenal political society, dimana setiap warga berpartisipasi aktif dalam proses institusi dan kebijakan. Dalam konteks ini, hukum dilihat sebagai ekspresi dan kebaikan publik yang oleh kalangan Aristotelian menyebutnya sebagai Good-life, dimana supremasi hukum dijunjung tinggi, suatu perkembangan dari peradaban,civilis. Maka jadilah terbentuk istilah civil society yang walaupun mulai mengemuka di decade 1970-an.

Istilah Masyarakat Sipil, Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP), Non Governmental Organization (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi nirlaba muncul dan penggunaannya saling tertukar.
Pada tulisan ini, masyarakat sipil menjadi kumpulan dari semua itu, yaitu suatu kekuatan untuk mengimbangi kekuatan negara, kemudian pasar. Fungsinya meningkat ke pembinaan dan pembimbingan anggota dan masyarakat sekelilingnya (tentu tidak melupakan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya), kemudian dapat digunakan untuk pembentukan Nation Building & Character Building dan menggerakkan Ekonomi Masyarakat.

Tulang punggung masyarakat sipil terutama Ormas, kemudian LSM. Ormas mempunyai anggota, LSM tidak mempunyai anggota, walau mungkin saja memperjuangkan kepentingan yang sama, umpama melawan korupsi. Serikat buruh himpunan Tani juga dikategorikan sebagai Ormas dan bagian dari masyarakat sipil. Demikian juga yayasan, yang secara khusus untuk kegiatan sosial juga masuk ke dalam masyarakat sipil. Yayasan sudah memiliki kategori tersendiri, walaupun masuk dalam masyarakat sipil, tetapi tidak masuk Ormas.

RUU Ormas
UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas dianggap sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemasyarakatan, apalagi sangat tidak sesuai dengan fungsi Ormas tersebut diatas. Maka disusun RUU Ormas dan rencananya ketok palu pada Rapat Paripurna tanggal 12 April 2013, tetapi ditunda. Banyak kalangan menganggap RUU Ormas tersebut tidak menampung aspirasi masyarakat, apalagi dengan dimasukkannya Yayasan ke dalamnya. Pada hal Yayasan sebagai lembaga sosial, tidak termasuk Ormas, tetapi termasuk masyarakat sipil tidak mengutamakan program ke luar, seperti memperjuangkan aspirasi, melainkan ke dalam, membina dan membimbing masyarakat dari sudut kegiatan sosial (pendidikan, kesehatan dan sebagainya), sudah mempunyai UU tersendiri, yaitu UU No. 28 Tahun 2004, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam RUU Ormas tersebut.

Berbagai parpol dan Ormas memberikan tanggapan atas RUU Ormas tersebut. Ada yang menganggap kurang aspiratif dan kurang berkualitas, ada yang tidak setuju asas tunggal (Pancasila) dan dihapus, walaupun ada tokoh yang menganggap asas Pancasila tidak akan bertentangan dengan ideologi Ormas manapun.

Sebenarnya istilah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD '45 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai suatu paket sudah membaku dan melekat bagi bangsa Indonesia, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi tentang asas Pancasila. Yang terpenting RUU Ormas tersebut mengakomodasikan semua fungsi Ormas tersebut diatas, agar mampu memberi kontrol sosial, menyampaikan aspirasi anggota dan masyarakat sekitarnya, menjadi kekuatan mengimbangi kekuatan Pemerintah dan pasar, mampu membina dan membimbing  anggota dan masyarakat sekelilingnya, agar menjadi masyarakat yang sadar hukum, sadar ketertiban (berlalu lintas, antri, buang sampah, merokok dan sebagainya), mampu berwiraswasta, menggerakkan Ekonomi Masyarakat (UMKM dan Koperasi), menjadi bangsa yang kuat, maju dan unggul serta menjadi berkat bagi bangsa lain. Bangsa yang mempunyai kompetensi, konsep, jaringan dan iman, mempu mempunyai wirausahawan lebih dari 2% dan tingkat pertumbuhan perekonomian diatas 10%. Apalagi dengan wajib militer untuk mendidik disiplin dan cinta tanah air, bela negara dan bangun negeri, maka jadilah Indonesia negara adidaya.

RUU Ormas juga harus member kemudahan membentuk Ormas, agar jumlah Ormas yang 65.577 melebihi Ormas di Rusia (277 ribu) karena penduduk Indonesia lebih banyak, dengan kualitas profesional, karena dibina dan dibimbing Pemerintah. Seburuk apapun Ormas, mestinya dapat dibina dan dibimbing oleh Pemerintah menjadi profesional dan mampu melakukan fungsinya. Pemerintah wajib mendukung Ormas dengan dana hibah dan kerjasama, karena pada gilirannya untuk masyarakat. Ormas dapat dibentuk oleh perorangan atau lembaga, seperti parpol. Ormas yang dibentuk perorangan inilah yang menjadi fokus pembinaan Pemerintah, karena Ormas yang dibentuk lembaga, sudah mempunyai pembinanya, yaitu lembaga pendirinya.

Bila ada kesalahan atau konflik antar Ormas, maka yang menyelesaikan sebaiknya Dewan Ormas, yang dibentuk oleh Pemerintah yang anggotannya dari Ormas. Dewan Ormas ibarat Dewan Pers fungsinya. Kebebasan bersuara menghadirkan banyak media dan kalau ada masalah diselesaikan oleh Dewan Pers. Kebebasan berserikat menghadirkan banyak Ormas dan kalau ada masalah diselesaikan oleh Dewan Ormas. Dewan Ormas akan menyusun prosedur kerjanya dalam menyelesaikan masalah dan konflik Ormas, demikian juga pedoman pemberian sanksi yang disepakati bersama.

Ormas maju, masyarakat sipil berdaya, bangsa maju dan kuat, pada, gilirannya NKRI menjadi adidaya.

Penulis: Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) dan Ketua Dewan Pertimbangan Gerakan Ekonomi Masyarakat dan Budaya Indonesia Rasa (Gembira)

Add comment

Komentar tidak mewakili pandangan umum Majelis Umat Kristen Indonesia. Dilarang untuk berkomentar yang mengandung hujatan, fitnah, SARA dan lainnya yang merusak kedamaian. MUKI berhak untuk tidak menampilkan komentar yang dianggap tidak layak


Security code
Refresh