Iklan by MUKI

Renungan

KEMENANGAN YANG ABADI

KEMENANGAN YANG ABADI, Lukas 24:1-9

Shalom saudara(i). Minggu prapaskah mengingatkan bersiap sambut hari kemenangan. Ada enam lilin dinyalakan serentak dan dimatikan satu tiap minggu sampai tiba minggu sebelum Jumat Agung. Paskah merupakan lanjutan peristiwa dari minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Sunyi. Peristiwa ini saling terkait satu dengan lainnya. Paulus menulis: “Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci;” (I Korintus 15:3-4). Paskah peristiwa terbesar dalam sejarah dan menyakinkan bahwa Kristus telah disalibkan dan telah mati dan telah dikuburkan dan telah bangkit pada hari ketiga. Bangkit artinya memenangkan kuasa alam maut. Kematian bukan akhir hidup, tetapi dimulainya kehidupan lain yang berbeda. Lukas menulis secara rinci tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus.

Selanjutnya...

Renungan Singkat

"Jarak paling jauh antara masalah dengan solusi hanyalah sejauh lutut dengan lantai. Orang yang berlutut pada Tuhan bisa berdiri untuk melakukan apapun !"

Tanpa Nama

Lawan Diskriminasi dan Penindasan

Setelah partai Kristen berguguran dan tidak satupun yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014, bukan berarti tidak ada umat yang menjadi calon legislatif (caleg). Banyak caleg Krist...

| Parpol
Lawan Diskriminasi dan Penindasan
Selasa, 18 Februari 2014 09:00

Setelah partai Kristen berguguran dan tidak satupun yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014, bukan berarti tidak ada umat yang menjadi calon legislatif (caleg). Banyak caleg Kristen bergabung dengan partai nasional, salah satunya adalah Charles Honoris yang saat ini menjadi caleg nomor urut 7 PDI Perjuangan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) III Jakarta, meliputi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.    Charles yang doktor ilmu politik dari salah satu universitas terkemuka Jepang, memaparkan visi dan misinya kepada para wartawan media Kristiani di Hotel Novotel, Jakarta-Barat (Jumat, 14/2).

 
| Parpol
Pemilu 2014 Titik Nadir Parpol Kristen
Sabtu, 25 Januari 2014 15:35

Pemilu 2014 sudah di depan mata.  Dari hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 12 partai politik (parpol) nasional dan tiga parpol lokal    layak sebagai kontestan. Namun, tidak ada satu pun partai berlabel ‘kristen’ yang lolos.  Lantas, kemana umat akan menyalurkan aspirasi?

 
| Parpol
Peran serta Pemuka Agama dalam Pemilu 2014
Sabtu, 11 Januari 2014 10:59

Tidak bisa dipuingkiri, keikutsertaan masyarakat dalam pesta demokrasi lima tahunan terus merosot dari pemilu ke pemilu. Data yang pernah dirilis media menyebutkan, pada Pemilu 1999 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai 90 persen.  Sedangkan pada Pemilku 2009 masyarakat pemilih yang memberikan suara hanya sekitar 70 persen. Artinya ada penurunan yang sangat signifikan.

 
| Parpol
Hatta Radjasa Berkomunikasi dengan Megawati dan Jokowi
Kamis, 05 Desember 2013 05:11

Hatta RajassJAKARTA -Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Dradjad Wibowo mengungkap, kini pihaknya melakukan komunikasi secara intens dengan sejumlah partai politik. Salah satunya, dengan PDI Perjuangan seiring dengan melejitnya nama Joko Widodo atau Jokowi, sebagai calon presiden.

"Bang Hatta komunikasinya luar biasa bagus dengan Bu Mega, termasuk dengan Jokowi, kami serahkan sepenuhnya kepada PDI-P,” kata Dradjad, saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Selasa (3/12/2013).

 
| Parpol
15 Anggota DPR Disebut dalam Audit Proyek Hambalang
Jumat, 23 Agustus 2013 23:16

Hasil audit tahap II Proyek Hambalang diserahkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 23 Agustus 2013, bersama anggota BPK Ali Masykur Musa.

 
| Parpol
Trimedya Cek Kesehatan Emir Moeis
Senin, 15 Juli 2013 20:09

Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan menjenguk tersangka tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan Lampung, Emir Moeis. Ia hadir atas instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri.

"Iya ini disuruh (Megawati), ngecek kesehatan bang Emir, Orangnya kan tambun," kata Trimedya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/7).

Ketua Badan Kehormatan RI itu mendatangi Gedung KPK untuk meminta izin mengujungi Emir di Rutan Guntur, Jakarta. Sebelumnya, Trimedya ingin membesuk pada Kamis lalu ke Guntur namun tidak diperbolehkan masuk karena butuh izin dari KPK.

"Tadi katanya keluarganya udah duluan dan kita ingin tahu bagaimana kondisi pak Emir," ujarnya.

Mengenai bantuan hukum dari PDIP, menurut Trimedya diserahkan sepenuhnya ke kuasa hukum Yanuar P. Wasesa. "Pak Yanuar ini pengacara handal," ujarnya.

Selain itu, dalam kasus sama, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi yaitu Kabag Marketing PT. Bank Mutiara Stephanie MC. Waworuntu dan Dosen FISIP UI Zulansyah Putra Zulkarnaen. (Andi)

 
| Parpol
Samad: Bukti Kasus Emir Kuat Sekali
Jumat, 12 Juli 2013 14:14

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan pihaknya tidak asal menahan Politikus PDI Perjuangan Izedrik Emir Moeis. Samad menegaskan, penetapan tersangka dan penahanan dilakukan karena sebelumnya KPK telah mengantongi alat bukti yang cukup.

"Oh, (Bukti) kuat sekali," kata Samad saat hendak keluar dari Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat, (12/7).

Saat dikonfirmasi mengenai tudingan kubu Emir Moeis yang menyebutkan penahanannya dilakukan lantaran KPK terlanjur malu, Samad menjawab santai. "Semua tersangka pasti ragulah," tegasnya.

Emir diduga menerima suap senilai lebih dari US$300 ribu atau Rp2,8 miliar dalam pembangunan Proyek PLTU di Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Tahun Anggaran (TA) 2004.

Dalam kasus itu, Emir diduga menerima hadiah atau janji dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR periode 1999–2004 dan atau periode 2004–2009 dari PT Alstom Indonesia (AI).

Emir Moies disangka melanggar Pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bantuan Hukum

Sementera di tempat terpisah Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani mengaku pihaknya akan memberikan bantuan hukum untuk Politisi PDI-P Emir Moeis yang ditahan KPK atas kasus proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Kami prihatin dan mendukung dengan bantuan hukum. Dan ini dilakukan KPK sesuai mekanisme dengan bukti hingga ditahan," ujar Puan di Gedung Parlemen, Jumat (12/7).

Puan mengaku PDI-P sudah menugaskan DPP Bidang Hukum untuk mengurusi permasalahan yang terjadi pada Emir. Namun, ketika ditanya apakah akan segera menggantikan posisi Ketua Komisi IX itu di DPR, Puan mengaku belum bisa melakukan itu. "Sekarang masih dalam proses. Kita tunggu dulu. Tentu cepat atau lambat akan dilakukan PAW. Kapannya, belum kami tentukan, karena menunggu sidang pengadilan," tambah Puan.

Puan mengaku pihaknya tak bisa melakukan sesuatu tanpa dasar yang jelas. "Ini juga masalah kemanusiaan. Tentu sesuai dengan aturan cepat atau lambat," tutupnya. (Lutfi)

 
| Parpol
PDIP Heran Emir Langsung Ditahan
Kamis, 11 Juli 2013 21:28

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengaku terkejut dengan penahanan rekan separtainya yang juga Ketua Komisi XI Emir Moeis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi PLTU Tarahan, Lampung.

"Kami sebagai Sekjen sangat terkejut dengan ini. Hampir satu tahun lamanya Pak Emir ditetapkan, dan baru kali ini diperiksa tiba-tiba langsung ditahan," kata Tjahjo, lewat pesan singkatnya, Kamis (11/7).

Sebagai sesama pengurus partai, Tjahjo mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Emir dan berharap KPK tetap mengedepankan asa praduga tak bersalah.

"KPK yang saat ini mendapatkan kepercayaan publik, untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan mengedepankan prinsip asas praduga tidak bersalah," jelasnya.

Mengenai dukungan, Tjahjo menegaskan pihaknya selain memberikan dukungan moril, juga memberikan bantuan hukum berupa tim advokasi untuk mengawal kasus Emir. Sepengetahuannya, Emir termasuk individu yang kooperatif menjalani proses hukum yang menimpanya, dan diharapkan KPK mempertimbangkan sikap kooperatif Emir.

"Partai mempersiapkan tim advokasi hukum untuk mendampingi Pak Emir. Selama ini yang kami tahu Pak Emir kooperatif kalau dipanggil sebagai saksi, tentunya KPK mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain sampai menetapkan penahanan Pak Emir," tutupnya. (Lutfi)

 
| Parpol
Ditahan KPK, Emir Moes Tetap Terima Gaji
Kamis, 11 Juli 2013 21:08

Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR, Siswono Yudo Husodo mengatakan meskipun ditahan Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis masih tetap mendapat gaji. Meski begitu dia tidak bisa mendapat tunjangan.

"Dia tidak bisa mendapat uang sidang, kunjungan kerja dan gaji sebagai panitia kerja. Jadi hanya mendapatkan gaji pokok," ujar Siswono saat dihubungi, Kamis (11/7).

Meski begitu Siswono menerangkan, dia masih mendapatkan tunjangan kesehatan. "Tapi sebagai anggota dewan tetap dapat haknya tanpa kegiatan-kegiatan lain karena dia ditahan," ucapnya.

Siswono menerangkan, kalau nanti status Emir menjadi terdakwa, maka dia akan diberhentikan sementara. Setelah itu, kalau pengadilan memutuskan bersalah maka dia akan diberhentikan sebagai anggota DPR.

Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 menunjukkan struktur gaji anggota DPR yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan serta penerimaan lain-lain. Besaran gaji pokok dan tunjangan tersebut sama untuk semua anggota dewan.

Berikut ini adalah rincian gaji pokok dan tunjangan anggota Dewan:

1. Gaji pokok Rp 4,2 juta
2. Tunjangan istri Rp 420 ribu
3. Tunjangan anak (2 anak) Rp 168 ribu
4. Uang sidang/paket Rp 2 juta
5. Tunjangan jabatan Rp 9,7 juta
6. Tunjangan beras (4 jiwa) Rp 198 ribu
7. Tunjangan PPH Pasal 21 Rp 1,729 juta

Adapun jumlah gaji pokok dan tunjangan anggota Dewan sebenarnya mencapai Rp 18,415 juta. Meski begitu, setelah dipotong pajak dan iuran wajib DPR sebesar 10 persen, anggota berhak mendapat Rp 16,207 juta.

Emir tidak mendapat tunjangan uang sidang sebesar Rp 2 juta. Dia juga tidak mendapat penerimaan lain anggota DPR yang mencapai Rp 40 juta karena tidak bisa lagi menjalani fungsinya sebagai anggota dewan. (Lutfi)

 
| Parpol
KPK Dalami Dugaan Aliran Dana BUMN ke Anas
Senin, 08 Juli 2013 14:50

Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan aliran dana dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum pada Kongres Partai Demokrat di Bandung, Mei 2010.

"Pendalaman dilakukan dengan menelaah hasil temuan awal. Tidak boleh membuat kesimpulan dari temuan awal, tapi dugaan. Oleh karena itu, kami buat penelusuran-penelusuran intensif untuk mendalaminya," kata Ketua KPK Abraham Samad menjelang rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (8/7)

Namun, Samad tidak menyebutkan berapa jumlah aliran dan serta BUMN yang menjadi penyandang dana pada pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat karena KPK masih terus mendalami dugaan tersebut.

Setelah melakukan pendalaman secara intensif, menurut Samad, KPK akan melakukan kajian untuk mendapatkan bukti konkret.

"Kami juga tidak ingin menutup mata terhadap informasi-informasi yang masuk dan fakta-fakta awal. Kami masih dalami terus bagaimana hubungan antara kasus Hambalang dan pemenangan Anas," katanya.

Menurut Samad, KPK akan terus mendalami agar kasus dugaan korupsi proyek Hambalang bisa terbongkar secara utuh, tidak hanya parsial, sehingga tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.

Anas Urbaningrum saat ini berstatus sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah mobil yang merupakan gratifikasi. (Rahmat)

 
MulaiSebelumnya12345678910BerikutnyaAkhir

Halaman 1 dari 14